Khofifah Pastikan Anggaran Rp27,52 Triliun Tepat Sasaran dan Berdampak

RRI.CO.ID, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya penajaman perencanaan dan penganggaran pembangunan agar program pemerintah tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hasoloan Manalu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (2/10/2026) malam.

BPKP menyampaikan hasil evaluasi terhadap perencanaan dan penganggaran Pemprov Jawa Timur serta 38 pemerintah kabupaten/kota pada lima sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penurunan prevalensi stunting. Total alokasi anggaran untuk lima sektor tersebut mencapai Rp27,52 triliun yang tersebar dalam 2.038 program, 3.303 kegiatan, dan 8.918 subkegiatan.

“Terima kasih atas evaluasi dan masukannya. Ini memandu kami untuk membuat perencanaan dan indikator yang memiliki keterdampakan langsung kepada masyarakat. Karena program-program pemerintah memang harus ada dampak positifnya,” ujar Khofifah.

Dari total anggaran tersebut, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan Rp5,10 triliun, sedangkan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp22,42 triliun. Di tingkat provinsi, alokasi terbesar berada pada sektor pendidikan sebesar Rp3,65 triliun, disusul pengentasan kemiskinan Rp930,36 miliar dan kesehatan Rp319,88 miliar.

“Alhamdulillah, untuk indikator sasaran utama Pemprov Jatim dinilai BPKP telah berorientasi hasil dan terukur. Tapi memang masih ada ruang untuk perbaikan di poin-poin yang sekiranya memperlihatkan potensi inefisiensi dan inefektivitas, karenanya kita masih harus lebih menyelaraskan ketepatan desain intervensi,” kata Khofifah.

Khofifah juga mendorong hasil evaluasi BPKP ditindaklanjuti hingga pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan provinsi dengan kebutuhan pembangunan di masing-masing daerah. Ia mengusulkan Sekretaris Daerah dari 38 kabupaten/kota dilibatkan dalam forum bersama BPKP menjelang Musrenbang dan sebelum input SIPD Tahun Anggaran 2028.

“Perencanaan 2027 memang sudah selesai SIPD-nya. Tapi menjelang Musrenbang awal Mei, serta sebelum input SIPD kita bisa hadirkan Sekretaris Daerah dari kabupaten/kota agar Pak Kalan BPKP bisa langsung memberikan penjelasan untuk membantu mereka melakukan perencanaan yang semakin efektif, efisien, dan berdampak,” terangnya.

Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur Hasoloan Manalu menyatakan pihaknya akan melanjutkan pendampingan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program, termasuk melalui review komprehensif, manajemen risiko, dan pemantauan tindak lanjut. BPKP juga mendorong Pemprov Jawa Timur segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan langkah strategis pembangunan.

“Kami minta agar Pemprov Jatim sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat segera berkoordinasi dengan Bupati-Wali Kota agar menyelaraskan langkah strategisnya. Nanti kami akan buat laporan lagi di awal Januari dan kami akan melakukan penelitian juga,” pungkasnya.