RRI.CO.ID, Surabaya - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mendorong penguatan sinergi Pemprov Jatim dan DPRD dalam mengawal kebijakan pembangunan serta pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai efisiensi anggaran dan pemahaman regulasi menjadi bagian penting untuk memastikan APBD digunakan secara tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Adhy saat mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi pimpinan dan anggota DPRD Jatim di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis 17 September 2026. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.
Menurut Adhy, peningkatan kapasitas DPRD diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai regulasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Dengan kapasitas yang semakin kuat, fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih optimal,” kata Adhy.
Adhy menegaskan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan program pembangunan. “Sinergi eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan daerah,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapat materi mengenai penguatan tugas dan fungsi DPRD, penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta arah kebijakan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Materi lainnya membahas perspektif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kebijakan anggaran serta geopolitik ekonomi daerah.
Adhy menyatakan Pemprov Jatim siap menindaklanjuti arahan Kemendagri, terutama terkait efisiensi anggaran, kepatuhan regulasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pendampingan dari KPK dan Kemendagri sangat penting agar kita semakin memahami aturan main dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, khususnya pada tata kelola anggaran daerah,” ujarnya.
Ia juga menyambut arahan mengenai efisiensi APBD melalui rasionalisasi belanja operasional dan penyaringan dana hibah agar lebih tepat sasaran. Menurut Adhy, langkah tersebut dapat membuka ruang fiskal untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.
“Poin-poin arahan ini menjadi catatan dan rekomendasi penting bagi Pemprov bersama DPRD Jatim dalam merumuskan kebijakan anggaran yang benar-benar berfokus pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Adhy. Sinergi kedua lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran daerah.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....