RRI.CO.ID, Surabaya - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penyusunan RAPBD 2027 dilakukan di tengah tekanan fiskal, tetapi pelayanan dasar masyarakat tidak boleh berhenti. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, dan program rumah tidak layak huni (Rutilahu) tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Dalam kondisi penekanan fiskal, termasuk situasi di Timur Tengah dan kondisi global seperti sekarang, Surabaya tidak boleh mundur sama sekali," katanya usai rapat paripurna di DPRD Surabaya dengan agenda Penyampaian Nota Keuangan atau RAPBD Kota Surabaya 2027 dan Raperda tentang APBD 2027, Senin, 28 September 2026.
Dalam materi RAPBD 2027, total anggaran tercantum sebesar Rp12,825 triliun, dengan alokasi pendidikan sekitar Rp2,813 triliun atau 22,28 persen dan infrastruktur pelayanan publik sekitar Rp6,226 triliun atau 49,31 persen. Eri meminta Pemkot dan DPRD menentukan prioritas agar anggaran yang terbatas tetap memberikan dampak bagi masyarakat.
“Saya memohon kepada DPRD dan Pemerintah Kota Surabaya untuk duduk bersama menentukan prioritas mana yang harus didahulukan," ujarnya.
Eri mencontohkan kebutuhan program Rutilahu yang mencapai sekitar Rp600 miliar apabila seluruh rumah yang membutuhkan perbaikan ditangani. Menurutnya, pemerintah harus menentukan jumlah rumah yang dapat diperbaiki setelah kebutuhan pendidikan dan kesehatan dipenuhi.
Penentuan prioritas, kata Eri, bukan berarti mengurangi program pelayanan, tetapi menyesuaikan pelaksanaannya dengan kemampuan anggaran. Ia berharap keputusan bersama DPRD dapat dilakukan secara terbuka sehingga tidak menimbulkan prasangka di masyarakat.
“Ketika layanan kesehatan dan pendidikan gratis diberikan kepada semua warga, kita juga harus menentukan berapa banyak rumah tidak layak huni yang bisa dibangun atau diperbaiki," tuturnya.
Eri juga menyoroti sasaran penerima bantuan sosial dengan mengusulkan warga yang benar-benar tinggal di Surabaya menjadi prioritas. Hal ini termasuk warga yang masih memiliki KTP Surabaya tetapi telah tinggal di daerah lain seperti Gresik karena tempat tinggal atau pekerjaannya.
“Yang kita berikan bantuan adalah warga yang benar-benar tinggal di Kota Surabaya," katanya.
Menurut Eri, keterbatasan fiskal membuat pemerintah harus berani menentukan pilihan dalam menetapkan penerima bantuan. Kebijakan tersebut diarahkan agar anggaran yang tersedia lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan warga yang tinggal di Surabaya.
“Ini pilihan yang harus kita ambil karena anggaran kita terbatas. Banyak anak yang tidak bisa masuk sekolah karena tersisih atau tereliminasi akibat adanya KK yang mencantumkan orang-orang yang tinggal di suatu wilayah, tetapi bukan keluarga inti," ujarnya.
Karena itu, Eri meminta persoalan tersebut ditata kembali agar penerimaan sekolah lebih mencerminkan kondisi warga yang benar-benar tinggal di Surabaya. Ia menilai keberadaan KK titipan tidak boleh membuat anak setempat kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.
“Kita harus mengutamakan warga Kota Surabaya yang benar-benar tinggal di Surabaya," tuturnya.
Dalam materi RAPBD 2027, Pemkot Surabaya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,84 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,44 persen, dan kemiskinan 3,07 persen. Arah pembangunan tersebut mengusung tema akselerasi pemerataan infrastruktur perkotaan dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....