Pendidikan Gratis Harus Diikuti Pemerataan dan Peningkatan Mutu

RRI.CO.ID, Surabaya - Rencana pemerintah memberikan pendidikan gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi dinilai sebagai langkah positif untuk memenuhi hak setiap anak memperoleh pendidikan. Namun, kebijakan tersebut perlu diikuti pemerataan akses dan peningkatan mutu, sehingga pendidikan gratis tidak hanya dimaknai sebagai pembebasan biaya.

Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Prof. Warsono, mengatakan pendidikan gratis merupakan hal baik karena menjadi bagian dari upaya memenuhi hak anak, khususnya warga negara Indonesia. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kesempatan memperoleh pendidikan benar-benar merata dan diikuti peningkatan kualitas layanan pendidikan.

“Pendidikan gratis ini sesuatu yang baik sebagai perwujudan pemenuhan hak anak, khususnya bagi warga negara Indonesia. Tetapi yang perlu dipikirkan adalah bagaimana pemerataan aksesnya dan bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Jangan sampai hanya sekadar gratis, tetapi kemudian mengabaikan pemerataan dan mutu pendidikan,” ujar Prof. Warsono saat diwawancarai RRI Surabaya, Senin, 28 September 2026.

Menurutnya, pendidikan gratis tidak serta-merta menjamin mutu pendidikan. Ada sejumlah komponen yang harus berjalan secara bersamaan agar kebijakan tersebut mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul.

Prof. Warsono menyebut setidaknya ada empat komponen yang perlu diperhatikan, yakni kebijakan pemerintah, lingkungan sekolah, guru, dan peserta didik. Pada komponen kebijakan pemerintah, pendanaan dan kurikulum menjadi bagian yang penting.

Sementara lingkungan sekolah tidak hanya berkaitan dengan sarana dan prasarana, tetapi juga budaya sekolah serta terciptanya iklim yang dapat mendorong siswa berkembang. Komponen berikutnya adalah guru, yang mencakup potensi, motivasi, kompetensi hingga kesejahteraan.

“Komponen mutu pendidikan itu ada beberapa. Pertama kebijakan pemerintah, termasuk pendanaan dan kurikulum. Kedua lingkungan sekolah, termasuk budaya kompetitif dan pemenuhan sarana prasarana. Ketiga guru, mulai dari motivasi, potensi, kompetensi, kesejahteraan dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah siswa, yang juga menyangkut potensi, lingkungan, motivasi dan dukungan,” ujarnya.

Prof. Warsono menambahkan, perhatian terhadap komponen siswa menjadi penting karena pendidikan gratis pada akhirnya ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan. Tanpa motivasi dan dukungan yang memadai, potensi peserta didik akan sulit berkembang secara optimal.

“Kalau tidak ada kemauan, tidak ada dukungan, tidak ada motivasi, kita akan sulit menemukan potensi-potensi mereka. Padahal tujuan akhirnya adalah bagaimana kita mewujudkan sumber daya manusia yang unggul,” katanya.

Persoalan pemerataan, lanjut Prof. Warsono, juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan data yang akurat. Pemetaan penerima program perlu dilakukan dengan sistem dan mekanisme yang jelas agar kebijakan tidak menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.

“Harus dipetakan siapa dan bagaimana yang menerima. Harus ada sistem dan mekanisme yang jelas berkaitan dengan pemberian program pendidikan gratis ini,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, tantangan partisipasi pendidikan di Jawa Timur semakin terlihat pada kelompok usia yang lebih tinggi. Pada 2025, Angka Partisipasi Sekolah usia 7–12 tahun mencapai 99,28 persen dan usia 13–15 tahun 97,15 persen. Angka tersebut turun menjadi 80,96 persen pada usia 16–18 tahun dan 28,90 persen pada usia 19–23 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi masih menjadi tantangan.

Sementara itu, Kepala SMP Kartika 4-11 Surabaya, Imam Fauzi, menyambut baik rencana pendidikan gratis tersebut. Namun, ia menilai pelaksanaannya masih perlu menunggu petunjuk teknis, terutama mengenai siapa yang menjadi sasaran program dan bagaimana skema pembiayaannya.

“Kalau selama ini yang dilakukan di Kota Surabaya tentang pendidikan gratis sejauh ini sudah cukup baik. Tetapi yang perlu diperjelas, pendidikan gratis ini diberikan kepada siapa? Apakah khusus hanya sekolah negeri, apakah khusus hanya untuk keluarga miskin atau MBR, atau seperti apa,” kata Imam Fauzi.

Menurut Imam, apabila program hanya diarahkan kepada sekolah negeri atau kelompok masyarakat tertentu, kondisi sekolah swasta juga perlu menjadi perhatian. Sekolah swasta, kata dia, saat ini menghadapi tantangan berupa minimnya jumlah peserta didik, sekaligus persoalan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Kalau memang pendidikan gratis ini diberikan, tentu harus dilihat juga bagaimana kondisi sekolah-sekolah swasta yang akhir-akhir ini dihadapkan pada tantangan minimnya siswa dan bagaimana peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan karena menjadi komponen-komponen dalam sektor pendidikan yang harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Imam menilai pelaksanaan program pendidikan gratis tidak sederhana karena menyangkut anggaran yang besar dan jumlah masyarakat yang luas. Karena itu, kesiapan teknis menjadi hal penting agar kebijakan dapat berjalan sesuai tujuan.

“Tidak mudah mewujudkan sebuah program dengan melibatkan anggaran yang besar dengan jumlah masyarakat yang sangat banyak. Jadi meskipun kami menyambut baik, kami tetap menunggu teknisnya,” ujarnya.

Ia berharap kebijakan pendidikan gratis tidak berhenti sebagai wacana atau sebatas kebijakan di tingkat pemerintah, tetapi benar-benar dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Yang terpenting program ini tidak berhenti hanya sampai di sini, tidak hanya berhenti sebagai sebuah wacana dan kebijakan, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan,” kata Imam Fauzi.

Rencana pendidikan gratis tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yang menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri mulai SD hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah kemudian menyiapkan pelaksanaannya secara bertahap, termasuk untuk pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Pendidikan gratis dengan demikian tidak hanya membutuhkan kesiapan anggaran, tetapi juga pendataan penerima, pemerataan akses, kesiapan sekolah, kualitas dan kesejahteraan guru, sarana prasarana, serta dukungan terhadap peserta didik. Keseluruhan komponen tersebut menjadi bagian penting agar kebijakan pendidikan gratis dapat berjalan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.