Data Bansos Berubah, Kades Sidoarjo Minta Verifikasi Warga Diperkuat

‎RRI.CO.ID, Sidoarjo – Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kabupaten Sidoarjo meminta pemerintah memperkuat verifikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama terkait perubahan desil kesejahteraan warga yang menjadi salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial.

‎Persoalan itu disampaikan puluhan kepala desa saat mengikuti hearing bersama Komisi D DPRD Sidoarjo. Pertemuan tersebut turut dihadiri perangkat daerah terkait, antara lain Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik (BPS) Sidoarjo.

‎Sejumlah kepala desa mengungkapkan adanya warga yang mengalami perubahan desil, meskipun kondisi sosial ekonominya dinilai masih membutuhkan intervensi pemerintah. Kepala Desa Simogirang, Kecamatan Prambon, Chusnul Chuluq, mengatakan kondisi faktual masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pemutakhiran data.

‎“Kondisi riil masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam pembaruan data agar warga yang benar-benar membutuhkan bantuan tetap memperoleh perhatian pemerintah,” kata Chusnul, Selasa 15 September 2026.

‎Menurut dia, kepala desa perlu dilibatkan lebih substansial dalam proses pendataan. Keterlibatan desa, kata dia, seharusnya tidak berhenti pada urusan administrasi seperti tanda tangan dan stempel karena pemerintah desa paling mengetahui perubahan kondisi warganya.

‎Kepala Desa Gelang, Kecamatan Tulangan, Dedy Dwi Nugroho, mengatakan perbaikan data dapat diajukan melalui operator desa dan pendamping desa. Namun, proses tersebut perlu diperkuat dengan verifikasi langsung bersama RT dan RW yang mengetahui kondisi warga secara lebih rinci.

‎“Yang tahu kondisi detail masyarakatnya Pak RT, Pak RW,” ujar Dedy.

‎Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, H. Usman M.Kes, mengatakan aspirasi kepala desa terkait perubahan desil akan diakomodasi. Ia mendorong pemutakhiran data dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan RT, RW dan tokoh masyarakat agar perubahan kondisi ekonomi warga dapat teridentifikasi lebih akurat.

‎“Ini penting menyangkut KIS, PIP maupun bantuan sosial dan kesehatan,” kata Usman.

‎Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Bangun Winarso, bahkan mengusulkan pemutakhiran data dilakukan secara berkala, termasuk setiap tiga bulan, sehingga perubahan kondisi ekonomi masyarakat tidak terlalu lama tertinggal dalam sistem.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Dhamroni Cudhori, menyoroti kapasitas operator desa yang menjadi salah satu mata rantai pengelolaan data. Menurut dia, pekerjaan operator di sejumlah desa masih dirangkap dengan tugas lain sehingga perlu dievaluasi.

‎“Di desa sangat dipengaruhi oleh operator. Waktunya mencari operator yang ahli ITE. Mari kita evaluasi bersama,” kata Dhamroni.

‎

‎