Keselamatan Jurnalis Perlu Jadi Budaya

RRI.CO.ID, Surabaya - Keselamatan dinilai perlu menjadi bagian dari budaya kerja jurnalistik, terutama ketika wartawan menjalankan tugas di wilayah konflik maupun kawasan rawan bencana. Dorongan mengejar eksklusivitas berita dinilai tidak seharusnya membuat faktor keselamatan dikesampingkan.

Pemerhati Safety Jurnalistik, Septa Rudianto, mengatakan masih ada pewarta yang lebih mengutamakan kesempatan mendapatkan berita eksklusif dibandingkan mempertimbangkan risiko keselamatan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan budaya keselamatan bagi insan pers masih perlu terus dibangun.

“Banyak pewarta yang lebih mengejar eksklusivitas berita daripada memperhatikan faktor keselamatan. Karena itu, budaya keselamatan bagi para jurnalis masih harus terus digelorakan,” ujar Septa Rudianto saat diwawancarai RRI Surabaya, Selasa 14 September 2026.

Menurut Septa, persoalan keselamatan juga berkaitan dengan pemahaman jurnalis ketika ditugaskan ke wilayah konflik maupun kawasan rawan bencana. Tidak semua awak media memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kondisi yang dihadapi maupun langkah yang harus dilakukan ketika situasi berubah menjadi berbahaya.

Karena itu, kesadaran untuk menjaga keselamatan, menurut Septa, perlu dimulai dari diri masing-masing jurnalis. Profesionalisme dalam menjalankan tugas tidak hanya diukur dari kemampuan mendapatkan informasi, tetapi juga dari kemampuan mengenali risiko dan mengambil keputusan yang tidak membahayakan diri.

“Ketika terjun ke daerah konflik ataupun kondisi atau wilayah rawan bencana, tidak semua awak media memiliki pemahaman apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Jadi, kesadaran itu harus ditumbuhkan mulai dari diri sendiri. Tidak ada berita seharga nyawa,” katanya.

Septa juga menilai tanggung jawab terhadap keselamatan tidak hanya berada pada jurnalis. Pemilik media perlu memberikan perlindungan dan memastikan setiap penugasan memiliki pertimbangan keselamatan yang memadai, terutama ketika awak media harus bekerja di lokasi dengan risiko tinggi.

Hal tersebut menjadi semakin relevan menyusul hilang kontaknya lima jurnalis bersama tiga orang lainnya saat melakukan perjalanan menuju kawasan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda pada 7 September 2026. BNPB menyebut rombongan tersebut terdiri atas lima jurnalis, dua awak kapal, dan satu pemandu.

Ketua Pewarta Foto Indonesia atau PFI Surabaya, Suryanto, menilai peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama bagi insan pers dan perusahaan media. Profesionalisme dalam menghasilkan karya jurnalistik harus tetap berjalan beriringan dengan penerapan prosedur keselamatan.

“Profesionalisme itu perlu, tetapi jangan lupa faktor keselamatan juga menjadi poin utama. Ini menjadi bahan evaluasi bersama, bagaimana pemilik media memikirkan upaya pemberian perlindungan dan tidak memaksakan awak media terjun ke daerah-daerah berbahaya,” ujar Suryanto.

Suryanto mengatakan setiap jurnalis juga perlu memahami persiapan yang harus dilakukan sebelum menjalankan tugas, termasuk mematuhi standar operasional prosedur atau SOP serta Kode Etik Jurnalistik. Kepatuhan terhadap prosedur tersebut dinilai menjadi bagian dari profesionalisme, khususnya ketika peliputan dilakukan di lokasi dengan tingkat risiko tinggi.

Pentingnya keselamatan kerja jurnalis juga menjadi perhatian Dewan Pers. Dalam pernyataannya pada 10 September 2026 terkait pencarian lima jurnalis di kawasan Gunung Anak Krakatau, Dewan Pers menyerukan agar keselamatan jiwa menjadi prioritas dalam peliputan. Dewan Pers juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap batas zona aman, penggunaan perlengkapan keselamatan, serta koordinasi dengan petugas penanggulangan bencana.

Dengan demikian, keselamatan tidak semestinya ditempatkan sebagai pertimbangan setelah berita diperoleh. Keselamatan perlu menjadi bagian dari perencanaan sejak sebelum penugasan, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi tetap dapat dipenuhi tanpa mengorbankan jurnalis yang menjalankan tugas.