RRI.CO.ID, Surabaya - Persoalan kapasitas dan penempatan muatan menjadi salah satu sorotan dalam kecelakaan kapal di kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Penempatan muatan yang tidak tepat dinilai dapat memengaruhi stabilitas kapal, terutama saat menghadapi gelombang besar.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau posko kecelakaan kapal di Tanjung Perak. Ia mengatakan kondisi kapal yang relatif muda dan konstruksi yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap kapasitas serta distribusi muatan.
“Jadi kapal ini umurnya masih relatif muda. Kalau Jepang membuat kapal, plat yang digunakan semuanya high tensile, sehingga mempunyai tensile strength atau kekuatan yang kuat,” kata Bambang Haryo, Senin, 14 September 2026.
Menurut Bambang Haryo, kapal memiliki batasan daya angkut yang harus diperhatikan, baik dari sisi daya apung maupun konstruksi. Pemeriksaan terkait berat muatan dan kemampuan kapal tersebut, menurutnya, perlu dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
“Kalau dari sisi jumlah penumpang masih oke sesuai dengan standarisasi yang dikeluarkan. Kapasitasnya seribu lebih, sedangkan kapal membawa sekitar 243 penumpang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, muatan berat tidak hanya harus sesuai kapasitas, tetapi juga ditempatkan secara tepat. Penempatan yang keliru dapat menyebabkan instability atau stabilitas negatif sehingga kapal lebih sulit melakukan momen pengembalian ketika diterjang gelombang.
“Kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Kalau stabilitasnya bagus, momen pengembaliannya akan cepat,” ujarnya.
Bambang Haryo juga menyoroti batas daya apung atau displacement serta kemampuan konstruksi kapal dalam menahan beban. Menurutnya, kelebihan beban dapat merusak bagian konstruksi kapal sekaligus membahayakan keselamatan pelayaran.
“Keselamatan itu bukan hanya dari sisi operator saja, tapi stakeholder-nya banyak. Konsumen memegang peran kunci untuk keselamatan, termasuk soal overload dan berat muatan,” katanya.
Ia menilai keselamatan pelayaran merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan regulator, operator, pengelola pelabuhan, dan konsumen. Bambang juga meminta unsur penyelamatan diperkuat serta Jasa Raharja segera memberikan santunan kepada korban kecelakaan.
“Keselamatan nomor satu. Jasa Raharja juga harus cepat bergerak untuk segera memberikan santunan, tidak hanya penumpang yang ditemukan, tetapi yang tidak ditemukan dan sudah masuk dalam manifest,” ucapnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....