Evaluasi Keracunan Makanan di Sidoarjo, DPD RI Dorong Audit Total SOP

RRI.CO.ID, Surabaya - Pasca penanganan darurat insiden keracunan massal yang menimpa ratusan santri di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, sorotan kini bergeser pada penguatan sistem mitigasi jangka panjang. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak agar program prioritas nasional berjalan aman dan berkelanjutan tanpa mengorbankan kesehatan penerima manfaat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jawa Timur, Lia Istifhama menegaskan bahwa pengawasan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus dievaluasi secara total. Ia menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam menjalankan fungsi kendali mutu dan mitigasi risiko di lapangan.

"Masalah keracunan makanan ini memang sudah seharusnya menjadi perhatian serius. Apalagi kejadian serupa sudah berulang. Jangan sampai persoalan yang sama terus terjadi dan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ujar Lia Istifhama saat diwawancarai RRI Surabaya, Kamis 3 September 2026.

Senator yang akrab disapa Ning Lia ini menjelaskan, manajemen risiko keamanan pangan harus diimplementasikan secara ketat oleh pengelola katering atau SPPG bersama pihak sekolah maupun pondok pesantren. Koordinasi terkait batas waktu konsumsi makanan yang didistribusikan juga menjadi faktor krusial yang tidak boleh diabaikan.

Dalam praktiknya, pengawasan ini berkaitan erat dengan penerapan fungsi hazard atau analisis bahaya pangan yang ketat. Fungsi tersebut mencakup identifikasi potensi kontaminasi baik biologis maupun kimiawi pada rantai pasok makanan, penentuan titik kendali kritis mulai dari proses memasak hingga pengemasan, serta penetapan batas waktu dan suhu aman konsumsi. Jika pengelola abai terhadap fungsi hazard ini, termasuk lalai mencantumkan label batas waktu konsumsi, maka risiko makanan menjadi basi dan memicu keracunan akan sangat tinggi.

"Konsekuensinya sangat jelas; jika pemilihan bahan baku, misalnya sayuran atau komponen makanan, tidak memperhitungkan daya tahan dan higienitasnya, maka risiko keracunan akan sangat tinggi. Pengelolaan yang abai terhadap SOP dan fungsi kendali bahaya tentu akan memunculkan makanan yang tidak layak konsumsi," tegasnya.

Selain memperketat audit operasional SPPG, DPD RI turut berfokus mendampingi pemulihan mental dan psikologis para santri yang sempat mengalami trauma. Ia berharap evaluasi komprehensif ini menjadi momentum perbaikan tata kelola agar tujuan besar pemerintah dalam pemenuhan gizi anak bangsa tetap terlaksana dengan baik.

"Program MBG ini adalah program besar dan sangat baik karena menyangkut pemenuhan gizi masyarakat. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dijaga, termasuk peran pengawasan dari DPD dan masyarakat, agar tidak terganggu oleh persoalan keamanan pangan," tuturnya.