Ratusan Jukir Geruduk Balai Kota Surabaya Tuntut Evaluasi Kebijakan Parkir

RRI.CO.ID, Surabaya - Ratusan juru pakir yang tergabung dalam Paguyuban Juru Parkir Surabaya (PJS) mendatangi Balai Kota Surabaya, Senin 31 Agustus 2026. Mereka melakukan aksi menuntu Walikota Surabaya, Eri Cahyadi untuk mengevaluasi penerapan parkir di Kota Pahlawan.

Pantauan di lapangan, tampak ratusan massa melakukan aksi dengan menggunakan rompi jukir resmi dan pita merah yang diikat di lengan tangan. Aksi diawali konvoi sebelum berhenti untuk menyuarakan aspirasi di Balai Kota Surabaya.

Ketua PJS, Izul Fiqri mengatakan, dalam aksi ini mereka menuntut Eri untuk menemui langsung para jukir. Hal tersebut diinginkan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan langsung tanpa perantara.

Dalam penyampaiannya, massa aksi menyoroti sejumlah kendala utama terkait skema pelayanan dan sistem pembagian hasil retribusi parkir. Antara lain terkait dengan ketidak jelasan sistem pembayaran apakah akan dilakukan tunai atau non tunai.

"Di media sosial masyarakat diimbau untuk bayar non-tunai. Sementara di sore hari, jukir dipaksa setor kepada pemkot secara tunai. Jadi ada dua, masyarakat diminta non-tunai sementara jukirnya diminta setor tunai, susah kan. Oleh karena itu, tunggal pembayarannya, tunggal. Pastikan sekarang juga mau tunai atau non-tunai," kata Izul.

Selain itu, pihaknya juga menuntut agar pemerintah merubah kebijakan bagi hasil. Menuruntya, pembagian 70 persen untuk pemerintah dan 30 persen untuk jukir tida menyejahterakan jukir.

Selanjutnya, jukir menuntut pelimpahan bagi hasil agar dipercepat karena dari yang sudah berjalan pelimpahan bagi hasil dari pemerintah ke jukir membutuhkan waktu berhari-hari. Di sisi lain, jukir harus memenuhi kebutuhan harian keluarga.

"Oleh karena itu kita minta pelimpahan bagi hasil untuk jukir kalau misalnya non-tunai dilakukan di hari yang sama maksimal jam 5 sore. Sehingga di sore hari istri jukir, anak jukir bisa belanja kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Dalam aksi ini, Izzul menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak keberadaan parkir digital. Namun, ia menyoroti perlu adanya evaluasi sehingga kebijakan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk para jukir.

"Kalau misalnya pemkot tidak siap dengan digital secara total maka jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Saat ini kan banyak sekali jukir-jukir yang belum dibekali oleh perlengkapan pembayaran non-tunai. Jadi jangan cuma menggoreng di media, membuat narasi di media, tetapi lapangannya tidak siap," katanya mengakhiri.