RRI.CO.ID, Surabaya - Pendidikan yang inklusif dan setara membutuhkan kebijakan yang mampu melihat perbedaan kebutuhan antara pelajar laki-laki dan perempuan. Hal tersebut disampaikan Fithriyah, Dosen FEB Universitas Airlangga dalam dialog di RRI Pro 4 Surabaya, Sabtu, 8 Agustus 2026. Ia menilai kesenjangan gender masih terlihat dalam rata-rata lama sekolah (RLS), meskipun angka tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ia menjelaskan, perempuan masih memiliki RLS yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berdasarkan data Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2022, ketimpangan juga terlihat pada kategori lama sekolah di berbagai kabupaten/kota.

“Analisis gender penting untuk penajaman sasaran dalam perencanaan, karena kebutuhan dan penyebab masalah antara anak laki-laki dan perempuan tidak selalu sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, persoalan juga terlihat pada kelompok usia 15-24 tahun yang tidak sedang menempuh pendidikan, bekerja, maupun mengikuti pelatihan atau NEET. Kesenjangan NEET perempuan dan laki-laki cukup besar, terutama pada jenjang SD dan SMP.

Kondisi tersebut berkaitan dengan posisi perempuan yang lebih banyak berada dalam kelompok bukan angkatan kerja dan tidak sedang bersekolah. Menurutnya, Anak Tidak Sekolah (ATS) juga menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Faktor penyebabnya beragam, mulai dari ketiadaan biaya, bekerja, merasa pendidikan sudah cukup, hingga pernikahan. Ia mengatakan, karakteristik penyebab ATS antara anak laki-laki dan perempuan perlu dipetakan agar intervensi yang diberikan tidak bersifat seragam.

Ia mencontohkan, anak perempuan yang berhenti sekolah karena menikah dapat menjadi sasaran program retrieval melalui dukungan pembiayaan dan beasiswa. Sementara anak laki-laki yang putus sekolah karena harus bekerja membutuhkan pendekatan berbeda.

“Beasiswa saja tidak cukup. Jika keluarganya masih membutuhkan penghasilan, harus dibarengi pendampingan usaha ekonomi produktif agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut dirinya, akses menuju sekolah, keselamatan perjalanan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta sistem pembelajaran inklusif harus dipastikan.

Ia menilai lingkungan pendidikan harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Selain persoalan akses, ia menekankan perlunya perhatian terhadap keselamatan pelajar ketika berangkat dan pulang sekolah serta risiko perundungan.

Dirinya mendorong keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, masyarakat, aparat penegak hukum, hingga orang tua. “Keamanan siswa bukan hanya tanggung jawab sekolah. Semua pemangku kepentingan perlu terlibat dalam memastikan anak aman saat pergi, pulang, dan selama berada di sekolah,” katanya.

Ia berharap kebijakan pendidikan ke depan semakin responsif terhadap kondisi nyata setiap kelompok peserta didik. Pendataan ATS yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, status, jenjang, dan penyebab perlu diperkuat, disertai pembangunan akses jalan dan trotoar yang ramah disabilitas serta penguatan budaya antiperundungan.

Menurut dirinya, pendidikan untuk semua hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak ikut memastikan setiap anak memiliki kesempatan belajar yang aman, setara, dan bermartabat.