RRI.CO.ID, Surabaya - Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap validitas data desil yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial dan beasiswa pendidikan. Permintaan itu disampaikan setelah dirinya menerima sejumlah aduan warga yang kehilangan akses bantuan akibat perubahan status kesejahteraan dalam sistem pendataan pemerintah.

"Semakin mendekati angka satu, berarti semakin miskin. Sebaliknya, semakin mendekati angka 10 menunjukkan kondisi ekonomi yang lebih baik," kata Imam.

Salah satu laporan datang dari Ririn, warga Gubeng Airlangga. Ia mengaku status keluarganya berubah dari desil 2 menjadi desil 6, sehingga anak sulungnya yang telah diterima di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya terancam tidak memperoleh beasiswa pendidikan.

“Anak saya sampai putus asa dan tidak mau melanjutkan kuliah karena tidak bisa mendapatkan bantuan pendidikan,” ujar Ririn.

Persoalan serupa juga dialami Menik, warga Jojoran, Gubeng. Meski telah pensiun sebagai guru taman kanak-kanak sejak tiga tahun lalu dan suaminya mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), keluarganya justru tercatat berada di desil 6.

Perubahan status tersebut membuat putranya berisiko kehilangan kesempatan memperoleh bantuan pendidikan. "Kalau desil saya di atas lima, anak saya tidak bisa memperoleh beasiswa," katanya.

Imam juga menyoroti kasus Dian, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Meski tercatat berada pada desil 2, pengajuan beasiswanya ditolak oleh sistem karena dinilai tidak berasal dari keluarga miskin maupun pramiskin.

Padahal, mahasiswi berusia 19 tahun itu memiliki prestasi akademik yang sangat baik dengan IPK 4,00 pada semester pertama dan 3,90 pada semester kedua. Menurut Imam, ayah Dian bekerja sebagai pengantar galon air minum dengan penghasilan sekitar Rp1,5 juta per bulan, sementara keluarganya tinggal di rumah sederhana bersama lima anggota keluarga.

Kondisi tersebut, menurut Imam, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap akurasi data yang menjadi dasar penyaluran bantuan agar tidak merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, khususnya mahasiswa berprestasi.

"Sayang sekali jika mahasiswa berprestasi harus menghentikan pendidikannya hanya karena persoalan data. Kondisi seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah," tegasnya.