RRI.CO.ID, Surabaya – DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Jawa Timur menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berdampak pada peningkatan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha dalam rantai pasok pangan.

Wakil Ketua Umum I DPD IWAPI Jawa Timur, Reny Widya Lestari mengatakan dampak tersebut mulai dirasakan para pelaku usaha, termasuk anggota IWAPI yang terlibat dalam penyelenggaraan program MBG.

"Program MBG tidak hanya menjawab kebutuhan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi. Petani, peternak, hingga pelaku UMKM ikut terlibat dalam penyediaan bahan pangan," kata Reny dalam Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya, Rabu 5 Agustus 2026.

Reny menyebut, sekitar 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur dikelola atau melibatkan anggota IWAPI. Menurutnya, keterlibatan tersebut menjadi bentuk komitmen organisasi dalam mendukung keberhasilan program MBG sekaligus membuka peluang usaha bagi pelaku usaha perempuan.

Ia menambahkan, DPD IWAPI Jawa Timur memiliki jaringan 38 Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Jaringan tersebut dinilai menjadi potensi untuk memperluas keterlibatan anggota dalam mendukung program MBG, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal melalui pemberdayaan pelaku usaha di daerah.

Sejalan dengan itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan penyelenggaraan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dirancang tidak hanya untuk menyediakan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga memberdayakan tenaga kerja serta memanfaatkan pasokan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM di wilayah sekitar. Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Reny juga mengapresiasi langkah pemerintah yang memperketat standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan MBG. Menurutnya, penguatan pengawasan menjadi langkah positif untuk menjaga kualitas layanan dan memastikan seluruh SPPG menjalankan program sesuai ketentuan.

"Kalau ada SPPG yang terbukti melanggar tentu harus diberikan sanksi. Ini menjadi pengingat bagi seluruh kepala SPPG agar menjalankan program sesuai aturan sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga," ujarnya.

Terkait kebijakan yang melarang penggunaan barang bersubsidi dalam penyelenggaraan MBG, Reny menilai aturan tersebut sudah tepat. Menurutnya, program MBG telah memiliki anggaran tersendiri sehingga bahan pangan bersubsidi tetap dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang memang berhak.

"Memang seharusnya tidak menggunakan barang bersubsidi karena program ini sudah memiliki anggaran sendiri," kata Reny.

Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha terus diperkuat agar pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.