RRI.CO.ID, Surabaya - Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan perlindungan sosial dinilai menjadi langkah yang tidak dapat dihindari di era digital. Namun, keberhasilan implementasi Perlinsos Digital tidak cukup hanya mengandalkan sistem yang modern. Sosialisasi, peningkatan literasi digital, serta pendampingan kepada masyarakat dinilai menjadi kunci agar program tersebut benar-benar tepat sasaran.

Sosiolog Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Ali Imron mengatakan perkembangan teknologi merupakan konsekuensi dari revolusi industri yang harus diikuti dengan perubahan sosial. Karena itu, masyarakat perlu dipersiapkan agar mampu beradaptasi dengan berbagai layanan publik berbasis digital.

"Digitalisasi merupakan sebuah keniscayaan. Ketika terjadi revolusi industri, maka harus diikuti dengan revolusi sosial. Masyarakat juga harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar tidak tertinggal dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk perlindungan sosial," katanya saat diwawancarai RRI Surabaya, Kamis 30 Juli 2026.

Menurut Ali Imron, Perlinsos Digital merupakan langkah positif karena dapat meningkatkan transparansi penyaluran bantuan sosial, meminimalkan potensi data ganda, memungkinkan pemantauan secara real time, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial apabila memenuhi persyaratan.

Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diwujudkan melalui sebuah aplikasi. Pemerintah, khususnya dinas terkait, perlu terus melakukan sosialisasi, edukasi literasi digital, serta pendampingan kepada masyarakat maupun pendamping sosial agar seluruh penerima manfaat dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah.

"Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pendamping sosial maupun agen di lapangan juga harus memahami sistem dengan baik sehingga mampu mendampingi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa validitas data menjadi faktor penting dalam keberhasilan Perlinsos Digital. Menurutnya, sinkronisasi data antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar tidak terjadi perbedaan data yang berpotensi memengaruhi ketepatan sasaran penerima bantuan.

"Jangan sampai sistemnya sudah baik, tetapi datanya belum selaras antara satu instansi dengan instansi lainnya. Sinkronisasi data harus terus dilakukan agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ucapnya.

Ali Imron berharap transformasi digital di bidang perlindungan sosial tidak hanya menghadirkan layanan yang lebih modern, tetapi juga diiringi penguatan kapasitas masyarakat melalui edukasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat layanan digital secara setara.

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan Perlinsos Digital yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN menjadi basis data terpadu yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan penerima berbagai program perlindungan sosial. Melalui integrasi data tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, akuntabel, sekaligus mengurangi potensi duplikasi data penerima.