RRI.CO.ID, Surabaya - Komisi VII DPR RI membahas berbagai isu strategis, dengan Pemerintah Provinsi Jatim. Mulai dari pengembangan kawasan industri, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga penguatan UMKM.

Rombongan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Chusnunia Chalim, dan disambut Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sejumlah direksi mitra kerja turut hadir, yakni LPP RRI, TVRI dan kantor berita Antara.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, Jumat 24 Juli 2026 menjelaskan, untuk kawasan industri, Jatim masih ada kendala. Pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait, seperti BPN.

"Yang jelas, kami mendukung arahan Presiden mengenai hilirisasi dan pengembangan industri. Kami tidak ingin memaksakan, karena di sisi lain kepentingan sektor pertanian, termasuk menjaga lahan pertanian," ujarnya.

Konektivitas transportasi masih menjadi isu penting di Jawa Timur. Beberapa daerah yang memiliki destinasi wisata maupun agenda besar, masih membutuhkan koneksi transportasi yang lebih baik, terutama penerbangan.

"Hal tersebut diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan event, sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan," imbuhnya.

Terkait ekonomi kreatif, Komisi VII mendorong pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan. AI perlu dikenalkan kepada generasi muda, dalam konteks penggunaan yang bertanggung jawab.

"AI harus diposisikan sebagai alat (tools) yang mempermudah pekerjaan, bukan untuk menggantikan seluruh pekerjaan manusia," terangnya.

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengungkapkan, ekonomi kreatif bukanlah sesuatu yang memiliki solusi baku atau textbook. Banyak kekhasan dan kondisi khusus di lapangan yang harus dihadapi, termasuk di sektor pariwisata.

"Kita perlu memahami bagaimana mengelola potensi pariwisata melalui media sosial, termasuk menghadapi berbagai serangan atau sentimen negatif yang terkadang muncul," terangnya.

Untuk sektor transportasi, kata Emil, cukup banyak inisiatif untuk membuka rute-rute penerbangan baru. Yang akan memberikan manfaat besar, misalnya rute Bali–Jember atau Malang–Lombok.

"Namun, pada tahap awal, membuka rute baru tentu bukan hal yang mudah. Karena itu, perlu dipikirkan bagaimana ruang intervensi pemerintah dapat diperkuat," tuturnya.

Pemberdayaan UMKM di Jatim telah disediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang penyalurannya mencapai Rp31 triliun dengan sekitar 700 ribu debitur. Jatim merupakan Provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi.

"Angka ini tentu menggembirakan karena menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Jawa Timur terus tumbuh dan bergerak," katanya.Selain itu, pembahasan juga menyinggung kawasan industri yang menjadi salah satu tumpuan untuk menarik investasi. Dan menghadirkan pabrik-pabrik yang mampu menciptakan lapangan kerja.

"Tantangannya adalah bagaimana menyelaraskan pengembangannya dengan tata ruang yang ada," tandasnya.