RRI.CO.ID, Surabaya – Memasuki tahun ajaran 2026/2027, program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah terus menunjukkan perkembangan sebagai upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meski mendapat apresiasi sebagai ikhtiar menghadirkan pendidikan yang lebih merata, pelaksanaannya dinilai masih memerlukan penyempurnaan di berbagai aspek agar tujuan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Pengamat pendidikan Juli Poernomo mengatakan Sekolah Rakyat merupakan langkah positif pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga membangun karakter, akhlak, serta keterampilan hidup peserta didik sebagai bekal meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

"Program ini patut diapresiasi karena memberikan harapan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Namun karena masih tergolong baru, tentu masih banyak yang harus dievaluasi, mulai dari jumlah peserta didik, tenaga pendidik, fasilitas, kurikulum, hingga penguatan pendidikan karakter dan soft skill," ujarnya dalam Dialog Aspirasi Pro 1 RRI Surabaya, Rabu 15 Juli 2026.

Menurut Juli, tantangan yang tidak kalah penting adalah membangun pemahaman masyarakat mengenai konsep Sekolah Rakyat. Ia menilai masih banyak orang tua yang belum memahami tujuan maupun manfaat program tersebut sehingga sosialisasi harus terus diperkuat.

"Keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya bergantung pada pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, guru, orang tua, hingga lingkungan sosial agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Hikmah Bafaqih dalam kesempatan yang sama juga mengatakan hingga pertengahan Juli 2026 terdapat 26 titik Sekolah Rakyat di Jawa Timur yang melayani jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurutnya, program tersebut merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

"Substansi Sekolah Rakyat ini sangat baik. Negara hadir memberikan akses pendidikan yang selama ini belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat kurang mampu. Ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus mata rantai kemiskinan," ujarnya.

Namun, Hikmah mengingatkan bahwa sebagai program yang baru berjalan sekitar satu tahun, penyempurnaan masih diperlukan di berbagai aspek. Berdasarkan hasil monitoring dan pendampingan Komisi E DPRD Jawa Timur di sejumlah Sekolah Rakyat, masih terdapat tantangan terkait tata kelola, kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, kurikulum, hingga pendekatan pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter peserta didik.

Menurutnya, peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan sosial yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan pendidikan yang berbeda dibanding sekolah reguler. "Mereka tidak hanya membutuhkan pembelajaran akademik, tetapi juga penguatan karakter, pendampingan psikososial, pembiasaan hidup mandiri, dan pengembangan soft skill. Karena itu sistem pembelajaran harus terus disempurnakan sesuai kebutuhan peserta didik," katanya.

Hikmah juga menyoroti pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta DPRD akan memperkuat pelaksanaan program karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan di masing-masing wilayah.

"Selama ini kami melakukan monitoring dan pendampingan. Namun akan lebih baik apabila pemerintah daerah dan DPRD dilibatkan sejak tahap perencanaan maupun evaluasi. Kami memahami kondisi di lapangan sehingga masukan yang diberikan dapat menjadi bahan penyempurnaan kebijakan di tingkat pusat," ujarnya.

Sebagai alat kelengkapan DPRD yang membidangi pendidikan, Komisi E, lanjut Hikmah, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pelaksanaan Sekolah Rakyat semakin baik, baik dari sisi manajemen, kurikulum, tenaga pendidik, fasilitas, maupun dukungan anggaran.

Berdasarkan kebijakan pemerintah, Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan berasrama yang berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial dengan sasaran anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini dirancang untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran akademik, penguatan karakter, dan keterampilan hidup.

Baik Juli Poernomo maupun Hikmah Bafaqih sepakat, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan. Namun, keduanya menilai evaluasi secara berkala, penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan menjadi kunci agar program tersebut mampu mewujudkan tujuan besarnya, yakni memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas.