RRI.CO.ID, Surabaya - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar di Gedung DPRD Surabaya, Senin, 6 Juli 2026. Dalam keterangannya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menjelaskan, terkait besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 516,896 miliar merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintahan pada awal tahun anggaran.

Ia juga meluruskan anggapan bahwa besarnya SiLPA menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya, dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk membiayai berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun.

"SILPA itu memang harus ada. Karena pendapatan kita berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya, yang penerimaannya tidak mungkin langsung masuk pada bulan Januari. Karena itu SILPA wajib ada. Gunanya untuk membayar kebutuhan wajib, seperti listrik, belanja pegawai, pembayaran air, operasional rumah pompa, serta gaji pegawai. Jadi SILPA harus ada dan besarannya minimal sama dengan kebutuhan pengeluaran wajib selama satu bulan," katanya.

Selain menjelaskan fungsi SiLPA, Eri juga menyampaikan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota.

“Kalau PAD kita, Alhamdulillah sudah sesuai target. Setiap bulan dilakukan evaluasi dan pencapaiannya sesuai dengan yang direncanakan," ucapnya.

Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 sebelum dibahas lebih lanjut bersama fraksi-fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2025.

“Paripurna hari ini adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban terkait realisasi APBD dan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025,” ujar Eri Cahyadi.