RRI.CO.ID, Surabaya - Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Sri Untari Bisowarno menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mitigasi bencana. Hal itu disampaikan dalam sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Bencana di Surabaya.

Sri Untari pada Selasa 26 Mei 2026 menjelaskan, masyarakat Jawa sejak dahulu memiliki pengetahuan dan tanda-tanda alam untuk mengantisipasi bencana. Pengetahuan tersebut dinilai masih relevan untuk mendukung sistem mitigasi modern saat ini.

“Mitigasi berupa tanda-tanda dari alam itu diperhatikan. Mengapa binatang liar tiba-tiba keluar ke permukiman atau berbagai jenis burung tiba-tiba terbang,” kata Sri Untari.

Ia menilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur di Pulau Jawa memiliki nilai penting dalam penanggulangan bencana. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi tambahan dalam membaca perubahan kondisi alam.

“Ilmu pengetahuan tradisional dapat dipadukan dengan teknologi kebencanaan modern. Dengan demikian, sistem mitigasi bencana akan lebih kuat dan dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Selain memperhatikan kearifan lokal, Perda Nomor 1 Tahun 2026 juga memperkuat pendekatan berbasis komunitas. Pengembangan Desa Tangguh Bencana, Pesantren Tangguh Bencana, hingga Keluarga Tangguh Bencana menjadi prioritas.

Perda tersebut juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam penanggulangan bencana. Pemerintah, relawan, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, hingga media didorong terlibat aktif dalam sistem kebencanaan daerah.

“Jawa Timur menjadi salah satu wilayah dengan tingkat risiko bencana cukup tinggi di Indonesia. Daerah ini rawan gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kekeringan, hingga erupsi gunung api,” tuturnya.

Melalui perda baru ini, DPRD Jatim berharap sistem penanggulangan bencana semakin kuat dan inklusif. Regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi masyarakat dari berbagai risiko bencana di masa depan.