RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjalankan ibadah haji. Menjelang keberangkatannya ke Tanah Suci, Wali Kota Eri memberikan sejumlah arahan khusus kepada jajaran kepala perangkat daerah (PD), terutama terkait percepatan penanganan aduan masyarakat dan penguatan pelayanan di tingkat lingkungan.

Wali Kota Eri menegaskan, seluruh keluhan warga harus tetap ditindaklanjuti secara cepat selama dirinya menunaikan ibadah haji. Ia meminta seluruh kepala dinas memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dengan waktu respons paling lambat 1x24 jam.

“Selama saya menjalankan ibadah haji, keluhan masyarakat harus tetap ditangani dengan cepat, maksimal 1x24 jam. Selain itu, program satu RW satu nakes juga harus sudah berjalan optimal ketika saya kembali,” kata Wali Kota Eri, Selasa, 19 Mei 2026.

Selain percepatan penanganan aduan, Wali Kota Eri juga memberi perhatian pada penguatan program satu RW satu tenaga kesehatan (nakes). Program tersebut diharapkan mampu mempercepat pelayanan kesehatan dasar hingga tingkat lingkungan warga.

Tak hanya itu, ia juga menekankan efektivitas program satu ASN satu RW yang selama ini dijalankan Pemkot Surabaya. Menurutnya, program tersebut mulai menunjukkan hasil positif karena mampu mendekatkan penyelesaian persoalan langsung di lingkungan masyarakat.

Melalui program itu, berbagai persoalan warga seperti pemilahan sampah, pelayanan administrasi, hingga masalah sosial diharapkan dapat diselesaikan di tingkat RW tanpa harus menunggu laporan masuk ke tingkat kota.

“Harapan saya, seluruh persoalan masyarakat bisa selesai di tingkat RW dan tidak perlu sampai masuk ke hotline wali kota,” ujarnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, ketika laporan masyarakat sudah dapat ditangani di tingkat RW dan langsung ditindaklanjuti perangkat daerah terkait, maka aduan tersebut semestinya tidak lagi masuk ke hotline pengaduan wali kota.

Karena itu, ia menilai keberhasilan kepala dinas justru terlihat dari semakin sedikitnya laporan pelayanan publik yang masuk ke hotline. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem birokrasi berjalan efektif hingga level bawah.

“Semakin sedikit hotline yang masuk, berarti sistem berjalan baik. Sebaliknya, jika hotline masih banyak, artinya masih ada persoalan yang belum ditindaklanjuti dengan optimal,” tegasnya.

Ia menambahkan, keberadaan hotline pengaduan masyarakat bukan sekadar saluran laporan, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, cepat, dan berbasis sistem birokrasi yang kuat.

“Surabaya harus dibangun oleh sistem dan transparansi, bukan bergantung pada figur wali kota semata. Pemerintahan harus berjalan melalui birokrasi yang kuat dan responsif,” katanya.

Wali Kota Eri juga mengingatkan bahwa banyaknya laporan masyarakat yang belum terselesaikan akan memengaruhi penilaian terhadap kinerja kepala perangkat daerah, baik dari sisi output maupun outcome pelayanan publik.

“Jadi saya sampaikan kepada teman-teman, jika hotline yang masuk masih banyak, berarti masih banyak persoalan yang belum ditindaklanjuti. Itu tentu memengaruhi penilaian terhadap capaian output dan outcome kinerja kepala dinas,” ujarnya.