RRI.CO.ID, Surabaya – DPRD Surabaya meminta pengawasan proyek pelebaran saluran air dan gorong-gorong diperkuat sejak tahap pengerjaan. Langkah ini dinilai penting agar pekerjaan infrastruktur tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat.
Sekretaris Komisi C DPRD Surabaya, Alif Iman Waluyo, mengatakan keberadaan pengawas di lapangan harus mampu memastikan kontraktor menjalankan pekerjaan sesuai ketentuan. Pengawasan juga tidak boleh baru bergerak setelah muncul keluhan maupun kecelakaan.
Hal tersebut disampaikan Alif merespons sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di kawasan Kedungmangu Timur dan Tenggumung Wetan. Dalam sidak itu, ditemukan pengaspalan pascapengerjaan saluran belum segera diselesaikan sehingga permukaan jalan tidak rata.
“Kalau pengawas kontraktornya tidak becus atau tidak kompeten, sudah diberikan peringatan sampai empat atau lima kali tetapi tidak ada aksi, ini harus menjadi pecutan. Pak Wali sampai turun sendiri, artinya ada persoalan kepedulian kontraktor terhadap pengerjaannya,” kata Alif, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Alif, kondisi proyek yang belum selesai dapat berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan. Karena itu, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) diminta memastikan pengawasan dilakukan secara aktif dan tidak sekadar administratif.
Ia menilai kontraktor juga harus memperhitungkan kondisi lingkungan sekitar selama pekerjaan berlangsung. Jalan yang belum kembali layak dilalui, debu, hingga material proyek yang berpotensi membahayakan harus segera ditangani.
“Kontraktor harus punya kesadaran untuk segera menyelesaikan pekerjaan dan tidak memberikan efek negatif kepada masyarakat. Jangan sampai ada kecelakaan atau dampak lain baru kemudian ditindaklanjuti,” ujar politisi Gerindra tersebut.
Alif mengapresiasi langkah cepat Wali Kota Eri Cahyadi yang turun langsung ke lokasi setelah menerima laporan masyarakat melalui hotline. Menurutnya, respons tersebut menunjukkan pentingnya pemerintah segera menindaklanjuti setiap aduan warga.
“Sebelum ada kejadian seperti itu, harus kita tangani terlebih dahulu. Langkah Pak Wali kemarin saya sangat apresiasi karena beliau sangat cepat tanggap terhadap aduan-aduan yang ada di masyarakat,” lanjutnya.
Ia menekankan, penyelesaian proyek tidak semestinya hanya diukur dari capaian fisik pekerjaan. Aspek keselamatan dan kenyamanan masyarakat selama proyek berlangsung juga harus menjadi bagian utama dalam evaluasi.
“Pekerjaan infrastruktur memang untuk kepentingan masyarakat, tetapi prosesnya juga harus melindungi masyarakat. Jangan sampai proyek yang tujuannya mengurangi masalah justru menimbulkan masalah baru,” tutur Alif.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....