RRI.CO.ID, Surabaya - DPRD Surabaya angkat suara terkait dugaan keracunan yang dialami ratusan siswa penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya. Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan standar kebersihan makanan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

Pihaknya menyebut kasus muntah dan gangguan kesehatan yang dialami para siswa menjadi peringatan serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, terutama dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Kalau melihat situasi sekarang, MBG tetap jalan. Tapi paling tidak harus ada standarisasi dalam melakukan kontrol agar supaya tidak terjadi kembali,” katanya, Senin, 11 Mei 2026.

Ia menilai pengawasan yang dilakukan selama ini kemungkinan hanya berfokus pada kondisi makanan secara kasat mata, seperti basi atau tidaknya makanan. Padahal menurutnya, keamanan pangan harus mencakup standar higienitas, kualitas bahan baku, hingga proses pengolahan dan distribusinya.

"SOP-nya mungkin hanya melihat basi atau tidak. Nah bagaimana MBG ini terus berjalan tapi juga harus ada standar higienis. Apakah makanan itu benar-benar aman, tidak beracun atau tidak mengandung sesuatu yang mengakibatkan keracunan, ini yang harus dipastikan," lanjutnya.

Ipuk , sapaannya, juga mengingatkan bahwa kejadian serupa yang terus berulang dapat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya orang tua dan para siswa terhadap program MBG.

"Kalau ini berulang, orang tua dan anak-anak akan takut mengonsumsi MBG. Padahal program ini tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak,” tegasnya.

Namun ia tetap mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan tenaga kesehatan, sekolah, dan pihak terkait dalam menangani siswa yang mengalami gejala keracunan. Menurutnya, respons cepat tersebut sangat penting untuk mencegah kondisi siswa memburuk.

"Saya lihat respon cepat sudah dilakukan ketika ditemukan banyak siswa mengalami muntah. Ini menjadi catatan penting agar SPPG segera melakukan pembenahan atas kelayakan makanan anak-anak,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Surabaya akan mendorong Komisi D yang membidangi pendidikan dan kesehatan untuk menggelar hearing bersama pihak terkait guna mengusut penyebab dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi sistem pengawasan program MBG.

"Nanti teman-teman di Komisi D akan kita dorong melakukan hearing dan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengetahui sejauh mana ini bisa terjadi dan memastikan kasus seperti ini jangan sampai terulang kembali di Kota Surabaya,” ujar Ipuk.

Dalam agenda hearing tersebut, Komisi D diperkirakan akan memanggil dinas terkait, pihak sekolah, pengelola SPPG, hingga unsur tenaga kesehatan untuk membahas standar keamanan pangan, mekanisme distribusi makanan, serta langkah antisipasi ke depan.

Selain evaluasi teknis, DPRD Surabaya juga meminta Dinas Kesehatan memperkuat fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sebagai langkah penanganan awal ketika terjadi kondisi darurat kesehatan di lingkungan sekolah.

"Sekolah-sekolah yang jauh dari rumah sakit harus punya penanganan awal. Maka UKS perlu diaktifkan dan diperkuat sebagai mitigasi keselamatan anak-anak,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penghentian sementara operasional SPPG yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Ipuk meminta proses pemeriksaan dilakukan secara objektif dan menyeluruh karena penyebab pasti dugaan keracunan masih didalami.

"Kita belum tahu pasti apakah keracunan ini benar-benar akibat MBG atau faktor lain. Karena kondisi tubuh setiap anak berbeda-beda. Tapi yang paling penting sekarang adalah evaluasi dan kontrol harus diperketat,” katanya.

Pihaknya juga menyoroti pentingnya pemulihan psikologis siswa pascakejadian. Menurutnya, pemerintah dan sekolah perlu memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua agar kepercayaan terhadap program MBG tetap terjaga.

"Harus ada edukasi dan keyakinan kepada anak-anak bahwa makanan itu sehat dan tidak akan menimbulkan keracunan kembali. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama," tegasnya.