RRI.CO.ID, Sidoarjo - Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa ratusan santri Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono. Ia meminta pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperketat, terutama pada proses penyediaan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Bambang Haryo mengatakan, kejadian yang berdampak terhadap sekitar 700 santri tersebut tidak boleh berhenti pada penanganan korban. Evaluasi menyeluruh diperlukan untuk memastikan persoalan serupa tidak kembali terjadi dalam pelaksanaan program MBG.
“Saya melihat salah satu pasien, korban dari kejadian keracunan yang terjadi di wilayah Sidoarjo. Ini satu dari sekitar 700 yang mengalami sakit akibat kejadian tersebut,” kata Bambang Haryo saat menjenguk korban, Jumat, 4 September 2026.
Menurut dia, kejadian tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam pelaksanaan MBG yang harus ditindaklanjuti secara serius. Ia mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang langsung melakukan evaluasi dan memberikan tindakan terhadap SPPG yang terkait dengan kejadian tersebut.
“Sudah jelas ada satu kesalahan dan ini sudah dievaluasi oleh BGN. Yang bersangkutan langsung ditindak,” ujarnya.
Bambang Haryo juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani para korban. Pemkab, kata dia, langsung mengoordinasikan penanganan pasien dengan sejumlah rumah sakit sekaligus mengambil alih biaya pengobatan.
“Pemerintah Daerah langsung mengambil alih biaya pengobatan dan sebagainya. Jadi, ini adalah satu tindakan yang luar biasa,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan terhadap SPPG harus dilakukan secara ketat, mulai dari pengadaan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga makanan diterima oleh penerima manfaat. “Ini harus dilakukan evaluasi ketat dan diawasi ketat,” katanya.
Bambang Haryo juga menyoroti informasi mengenai adanya sejumlah kendala terkait makanan yang disebut pernah terjadi sebelum kasus keracunan massal. Menurut dia, setiap keluhan dari penerima manfaat harus segera ditindaklanjuti agar persoalan tidak berkembang menjadi kejadian luar biasa.
Untuk memperkuat pengawasan, ia menyebut BGN telah menyediakan Call Center 127 sebagai kanal pengaduan masyarakat. Saluran tersebut dapat digunakan untuk melaporkan berbagai dugaan masalah dalam pelaksanaan MBG.
“Semua masyarakat bisa melaporkan kalau dari MBG, mulai dari SPPG sampai penerima manfaat, terjadi kejanggalan ataupun makanan yang menurut mereka kurang layak,” ujarnya.
Menurut Bambang Haryo, keberadaan kanal pengaduan tersebut harus diikuti respons cepat dari BGN. Ia menilai tindakan tegas perlu diberikan apabila ditemukan unsur kelalaian maupun kesengajaan dalam penyediaan makanan.
“Kalau ada kelalaian atau kesengajaan, tentu bisa masuk masalah hukum. Karena itu saya minta semua SPPG betul-betul memberikan pelayanan sesuai standar dan prosedur yang benar,” katanya.
Sementara itu, Wakil Direktur Umum RS Delta Surya Eka Rosina, mengatakan pihak rumah sakit bergerak cepat setelah menerima informasi mengenai kondisi para santri yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG. Menurut Rosina, koordinasi dilakukan bersama Dinas Kesehatan Sidoarjo untuk memastikan kesiapan fasilitas pelayanan, termasuk ambulans dan instalasi gawat darurat (IGD).
“Respons time kami cukup cepat. Dinkes Sidoarjo sudah menghubungi semua rumah sakit, termasuk RS Eka Rosina. Kami juga menyiapkan segala sesuatunya, termasuk ambulans dan IGD untuk menerima santri-santri,” ujar Rosina.
Ia menjelaskan, keluhan yang paling banyak dialami pasien antara lain mual, diare, lemas, dan pusing. Setiap pasien kemudian menjalani pemeriksaan dan mendapatkan penanganan sesuai kondisi medisnya.
“Yang perlu dirawat inap tentu kami rawat inap. Yang cukup rawat jalan kami pulangkan,” katanya.
Andrie memastikan penanganan terhadap pasien terus dilakukan hingga kondisi mereka membaik. Pasien yang masih mengalami keluhan mendapatkan pemantauan dan pengobatan lanjutan.
“Alhamdulillah sudah sembuh dan cepat. Kalau masih ada keluhan seperti perut yang belum enak, tetap kami lakukan pengobatan sampai selesai,” ujarnya.
Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut pelaksanaan program MBG yang melibatkan banyak penerima manfaat. Evaluasi terhadap SPPG dan penguatan pengawasan dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar keamanan pangan sekaligus mencegah kejadian serupa terulang.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....