RRI.CO.ID, Surabaya - Rektor Institut Teknologi PLN, Prof. Dr. Ir. Iwa Garniwa, ikut menyoroti penyesuaian harga LPG 12 kg. Langkah ini menjaga keberlanjutan energi dan memastikan subsidi tepat sasaran.

Ia menilai risiko utama adalah peralihan pengguna ke LPG 3 kg bersubsidi. “Disparitas harga hampir tiga kali lipat, ini berpotensi mendorong perpindahan,” ujarnya, Minggu, 26 April 2026.

Harga LPG 12 kg sekitar Rp220 ribu per tabung atau Rp18.300 per kg. Sementara LPG 3 kg sekitar Rp20 ribu atau setara Rp6.600 per kg.

“Secara ekonomi rasional masyarakat tergoda pindah, tetapi berbahaya bagi subsidi,” kata Iwa. Ia menegaskan LPG 3 kg hanya untuk kelompok tertentu penerima bantuan.

Dalam jangka pendek, distribusi LPG 3 kg harus diperketat berbasis data kependudukan. “Pengawasan perlu melibatkan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi publik terkait subsidi energi. “Masyarakat harus memahami subsidi adalah amanah yang harus dijaga bersama,” ujarnya.

Untuk jangka menengah, ia mendorong percepatan jaringan gas kota dan kompor induksi. “Listrik kita surplus, lebih aman, dan tidak bergantung impor,” katanya.

Pemerintah didorong memberi alternatif bagi UMKM melalui kredit mikro dan opsi energi lain. “Penyediaan LPG nonsubsidi ukuran kecil bisa menjadi solusi lebih terjangkau,” ujarnya.

Iwa menilai kenaikan harga LPG 12 kg penting meski sulit diterima masyarakat. “Ini pahit, tapi agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” ucapnya.

Ia menjelaskan harga LPG 12 kg mengikuti mekanisme pasar global dan nilai tukar. “Kenaikan CP Aramco dan faktor geopolitik turut memengaruhi harga,” katanya.

“Per April, harga keekonomian LPG 12 kg sudah tembus Rp225 ribu per tabung,” ujarnya. Ia menambahkan selisih harga masih ditanggung oleh Pertamina.

Menurutnya, kondisi ini berpotensi membebani keuangan Pertamina jika berlanjut. “Penyesuaian harga diperlukan demi menjaga keadilan energi,” katanya.

Iwa mengakui dampak kenaikan terhadap inflasi relatif kecil. “Bobot LPG nonsubsidi hanya sekitar 0,18 persen dalam keranjang inflasi,” katanya.

“Jika harga naik 10 persen, kontribusi inflasi hanya sekitar 0,018 persen,” ujarnya. Namun, ia mengingatkan potensi dampak lanjutan pada sektor UMKM.

“Kenaikan biaya bisa diteruskan ke harga makanan secara bertahap,” katanya. Ia mencontohkan kenaikan harga menu kuliner dalam satu hingga dua bulan.