RRI.CO.ID, Surabaya - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi unjuk rasa di depan DPRD Surabaya, Senin, 15 Juni 2026, siang. Mayoritas tuntutan yang disuarakan berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat, mulai dari persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga perbaikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiar Rifai, menyatakan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.
Bahtiar menjelaskan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa berada dalam ranah kebijakan pemerintah pusat. Terkait persoalan BBM, ia menegaskan bahwa kebijakan yang mengalami penyesuaian adalah BBM non-subsidi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
"Ada banyak tuntutan dari mahasiswa yang kebanyakan terkait urusan pemerintah pusat. Terkait konsumsi BBM itu sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat yang harus ditanggapi. Yang saat ini dinaikkan pemerintah adalah BBM non-subsidi," ujarnya.
Selain itu, Bahtiar menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa mengenai perbaikan tata kelola program MBG. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan mengingat sebelumnya sempat muncul persoalan serius dalam pelaksanaan program tersebut di tingkat nasional.
"Terkait perbaikan tata kelola MBG, saya sepakat. Kita percaya bersama bahwa beberapa waktu lalu ada persoalan yang sangat krusial. Tentunya kami di DPRD juga mendukung tuntutan teman-teman Cipayung Plus terkait perbaikan pengelolaan MBG, khususnya di Surabaya," katanya.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang telah diterima akan diproses melalui mekanisme kelembagaan DPRD. Hasil audiensi nantinya akan dicatat dan dikaji untuk menentukan langkah tindak lanjut yang dapat dilakukan.
"Kita sudah terima, tentunya nanti akan kita proses dan masukkan ke sekretariat. Fungsi kami adalah menindaklanjuti aspirasi tersebut sesuai kewenangan yang ada," tuturnya.
Bahtiar juga menegaskan bahwa DPRD Surabaya akan terus membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan kelompok buruh, sebagaimana yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai forum audiensi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD Surabaya berencana meneruskan aspirasi mahasiswa kepada pemerintah pusat, baik melalui DPR RI maupun kementerian terkait. Ia menyebut koordinasi dengan pimpinan DPRD akan segera dilakukan agar tuntutan mahasiswa dapat tersampaikan secara resmi.
"Tentunya ini akan kita sampaikan ke pemerintah pusat. Hari ini kami menerima audiensi dari Cipayung Plus dan nanti akan kami koordinasikan dengan pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti," tegasnya.
Aksi yang diikuti oleh HMI, GMKI, IMM, dan GMNI Surabaya diterima langsung oleh sejumlah anggota Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, yakni Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiar Rifai, Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyamoko, serta Anggota Komisi A Azhar Kahfi.
Koordinator aksi yang juga Ketua HMI Cabang Surabaya, Moch. Elok Hakan Multazam, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat, khususnya kondisi ekonomi dan sejumlah kebijakan yang dinilai memiliki dampak terhadap kehidupan sehari-hari.
"Kami menyampaikan sejumlah aspirasi terkait perkembangan nilai tukar rupiah, persoalan BBM, dugaan praktik jual beli titik dapur MBG di Surabaya dan Jawa Timur, serta usulan evaluasi terhadap Undang-Undang Polri," ujar Elok.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....