RRI.CO.ID, Surabaya - Koalisi organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari WALHI Jawa Timur, ECOTON, dan PPLH Bali mengungkap skema plastic credit sebagai solusi semu dalam menangani krisis sampah plastik di Indonesia. Temuan ini berdasarkan hasil investigasi terhadap sejumlah proyek yang selama ini diklaim mampu mengimbangi dampak produksi plastik.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jawa Timur, Pradipta Indra Ariono, menilai skema tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni tingginya produksi plastik oleh industri. “Skema plastik kredit merupakan solusi semu dalam penyelesaian persoalan pengelolaan sampah, khususnya plastik. Skema ini tidak menyentuh akar permasalahan utama dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia,” ujar Pradipta dalam keterangan tertulis, Rabu 22 April 2026.

Ia menambahkan, mekanisme ini justru memberi ruang bagi produsen untuk terus memproduksi plastik tanpa pengawasan ketat, sehingga tanggung jawab terhadap dampak lingkungan menjadi terabaikan. Dalam investigasi tersebut, koalisi menyoroti tiga proyek besar, yakni Project STOP di Banyuwangi, proyek Danone-AQUA/Reciki di TPST Samtaku Jimbaran, Bali, serta proyek SEArcular–Greencore di Gresik dan Surabaya.

Ketiganya terdaftar dalam Standar Pengurangan Sampah Plastik Verra dan menjual kredit plastik kepada korporasi global. Namun, temuan di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan.

Di Banyuwangi, Project STOP disebut mengalami penurunan kinerja setelah pendanaan eksternal berakhir. Infrastruktur yang dibangun tidak lagi beroperasi optimal dan tidak terintegrasi dengan pembiayaan daerah. Sementara di Bali, fasilitas TPST Samtaku di Jimbaran menuai protes warga karena bau menyengat dan dugaan pencemaran lingkungan, hingga akhirnya ditutup.

Direktur PPLH Bali, Catur Yuda Hariyani, mengingatkan pengelolaan sampah yang tidak matang berisiko menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. “Kasus TPST Samtaku harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah bahwa pengelolaan sampah yang tidak matang berisiko gagal serta mengancam lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ECOTON, Daru Setyorini, menyoroti minimnya transparansi dalam skema plastic credit, terutama terkait aliran dana dan dampak lingkungan yang dihasilkan. “Transparansi data dalam skema plastik kredit masih sangat terbatas. Tanpa transparansi, klaim keberhasilan proyek tidak dapat diverifikasi,” kata Daru.

Koalisi juga menilai skema ini berpotensi menjadi praktik greenwashing, karena memungkinkan perusahaan mengklaim bertanggung jawab tanpa benar-benar mengurangi produksi plastik. Sebagai rekomendasi, koalisi mendorong pemerintah untuk fokus pada pengurangan plastik dari sumber, memperkuat tanggung jawab produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), serta meningkatkan transparansi dan perlindungan bagi pekerja sektor persampahan.