RRI.CO.ID, Surabaya - Krisis energi global yang berdampak hingga Indonesia dinilai harus direspons tidak hanya dengan menjaga stok dan distribusi, tetapi juga melalui komunikasi publik yang baik agar tidak memicu kepanikan di masyarakat.

Anggota Dewan Energi Nasional, Surono, saat diwawancarai RRI Surabaya, Kamis, 2 April 2026 menilai pemerintah perlu belajar dari kegaduhan beberapa hari terakhir saat isu BBM kosong dan antrean panjang di SPBU memicu keresahan warga. Menurutnya, persoalan utama bukan semata ketersediaan pasokan, melainkan cara informasi disampaikan secara utuh, cepat, dan menenangkan.

“Pemerintah harus menyampaikan dengan komunikasi publik yang baik agar tidak muncul kegaduhan seperti beberapa hari terakhir ketika masyarakat khawatir BBM kosong,” kata Surono.

Selain komunikasi publik, Surono menegaskan kondisi krisis energi global saat ini seharusnya mendorong pemerintah memikirkan solusi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Salah satu langkah yang dinilai realistis adalah mempercepat pemanfaatan energi terbarukan, terutama bioenergi berbasis kelapa sawit yang terus dikembangkan pemerintah melalui program pencampuran biodiesel.

Pemerintah sendiri telah menjalankan mandatori B40 dan menyiapkan percepatan ke B50, yakni campuran solar dengan 50 persen bahan bakar nabati berbasis sawit. Kebijakan ini ditargetkan mampu menekan konsumsi bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

“Dalam situasi seperti ini pemerintah harus melakukan mitigasi dan adaptasi menuju penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan, tidak menyebabkan polutan, dan tidak terus bergantung pada energi fosil, meski cadangan energi saat ini dinyatakan aman,” ujarnya.

Menurut Surono, langkah mitigasi perlu dilakukan sejak dini agar Indonesia tidak selalu reaktif setiap kali terjadi eskalasi konflik global. Adaptasi menuju energi alternatif juga penting sebagai bagian dari transisi menuju sistem energi nasional yang lebih tangguh.

Ia menambahkan, pengembangan bioenergi tidak hanya menjawab persoalan ketahanan energi, tetapi juga mendukung agenda penurunan emisi karbon. Pemerintah menargetkan bioenergi menjadi salah satu tulang punggung bauran energi baru terbarukan nasional dalam beberapa tahun ke depan.