RRI.CO.ID, Surabaya - Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kenaikan harga BBM akibat eskalasi konflik di Timur Tengah dinilai harus dijawab dengan pembenahan tata kelola energi nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak global menjadi sorotan, terutama ketika gejolak geopolitik memicu keresahan publik atas stabilitas energi dan harga bahan bakar.

Dalam Dialog Aspirasi RRI Pro 1 Surabaya, Kamis, 2 April 2026, Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES), Kurtubi, menilai kepanikan publik justru menunjukkan rapuhnya kemandirian energi Indonesia, padahal secara sejarah Indonesia pernah menjadi salah satu pengekspor migas penting dunia.

“Dulu Amerika pernah menjadi pengimpor migas dari Indonesia, sekarang justru mereka menjadi produsen minyak terbesar dunia. Kita harus belajar dari teknologi yang mereka gunakan, karena potensi cadangan migas Indonesia sesungguhnya masih sangat besar,” kata Kurtubi.

Ia menjelaskan, keberhasilan Amerika Serikat menjadi produsen minyak terbesar dunia tidak lepas dari kemajuan teknologi eksplorasi dan produksi, khususnya dalam pengelolaan cadangan nonkonvensional. Menurutnya, Indonesia memiliki peluang serupa jika penguatan teknologi dan reformasi regulasi dilakukan secara serius.

Kurtubi juga menyinggung perubahan arah kebijakan sejak era UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ketika negara memiliki kontrol kuat atas pengelolaan migas nasional. Semangat penguasaan negara atas sumber daya energi itu, menurutnya, perlu dihidupkan kembali di tengah ketergantungan impor dan ancaman krisis global.

“Kalau kita melihat sejarah sejak UU 44 Prp Tahun 1960, negara punya kontrol sangat kuat terhadap migas. Semangat itu yang harus dihidupkan lagi, jangan sampai pengelolaan energi kita terlalu liberal dan akhirnya terus bergantung pada impor,” ujarnya.

Ia menilai tata kelola migas saat ini terlalu longgar sehingga potensi cadangan nasional belum tergarap maksimal. Karena itu, pemerintah diminta segera melakukan reformasi kebijakan agar negara memiliki ruang lebih besar dalam mengelola sumber daya energi strategis.

Selain pembenahan sektor migas, Kurtubi juga menekankan pentingnya percepatan transisi energi rendah karbon. Menurutnya, pemerintah harus mempercepat pengembangan bioenergi sebagai solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon.