RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan untuk menerapkan WFH di lingkungan Pemkot Surabaya. Ia menyebut konsep kerja fleksibel sebenarnya sudah lama diterapkan, namun dalam bentuk berbeda.

"WFH kita tunggu ya arahan dari Pak Presiden," ujar Eri, usai menghadari rapat ParIpurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin, 30 Maret 2026.

Eri menegaskan jika Pemkot Surabaya selama ini lebih menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA), di mana pegawai tidak selalu bekerja dari kantor pusat, melainkan tersebar di berbagai wilayah. Konsep tersebut memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan dekat dengan masyarakat, karena pegawai bekerja di wilayah tempat tinggal terdekat.

"Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH dulu-dulu, yang ada WFA (Work From Anywhere). Jadi di mana Pemerintah Kota Surabaya dari dulu tidak pernah ada di kantor, tapi ngantornya ada di Balai RW. Makanya anywhere. Jadi tidak ngantornya di Pemerintah Kota, di Balai Kota, tapi ngantornya di Balai RW," tambahnya.

Meski demikian, ia menegaskan kebijakan WFH tetap akan mengikuti keputusan pemerintah pusat jika nantinya ditetapkan secara nasional. Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyiapkan langkah alternatif untuk mendukung penghematan bahan bakar minyak (BBM), yang menjadi salah satu tujuan dari wacana WFH.

"Maka seperti tahun sebelumnya, dari yang pernah-pernah kita lakukan, maka satu hari kita akan ambil yang namanya Pegawai Negeri yang ngantornya di Balai Kota atau di kantor mana pun tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum," katanya.

Eri juga mendorong penggunaan sepeda bagi pegawai yang memiliki jarak rumah dekat dengan lokasi kerja, khususnya yang bertugas di Balai RW. Namun ia mengakui, kondisi geografis pegawai menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak ASN yang tinggal di luar Surabaya.

"Kalau ada yang rumahnya dekat ketika ngantornya di Balai RW cukup naik sepeda. Karena Pegawai Negerinya Surabaya, ada yang rumahnya di Sidoarjo, Gresik, kalau naik sepeda ya berkeringat. Nah itu makanya kita minta untuk menggunakan transportasi umum," lanjutnya.

Terkait kemungkinan akan dilakukan pada hari tertentu, Pemkot Surabaya cenderung menghindari penerapan kebijakan di hari yang berdekatan dengan libur panjang untuk menjaga efektivitas kerja.

"Insyaallah. Tapi kalau nanti WFH-nya dari Pak Presiden hari Jumat ya kita nanti lihat lah ya. Kalau identiknya, kami memang sepakat tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan. Sehingga apa? Bisa mengontrol bagaimana itu hasil pekerjaannya seperti apa," tegasnya.