Administrasi Publik Umsida Dorong Anggaran Inklusif Gender

‎KBRN, Sidoarjo: Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) melalui Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik menggandeng NGO KPS2K Jawa Timur dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Kemitraan Responsif Gender, Rabu (22/10/2025). ‎Kegiatan ini menjadi bagian dari Program INKLUSI, kerja sama antara Pemerintah Australia (DFAT/AUSAID) dan Pemerintah Indonesia melalui Bappenas, dengan misi utama “Tidak Seorangpun Tertinggal”.

Program tersebut berfokus memperkuat kontribusi masyarakat sipil dalam mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial bagi kelompok marjinal. ‎FGD ini menghadirkan Mareta Ryarsa Hanyfa, S.AP, Manajer Program Inovasi KPS2K Jatim 2025, yang menyoroti peran penting perempuan akar rumput sebagai motor penggerak pembangunan inklusif di tingkat lokal.

‎“Perempuan bukan hanya penerima manfaat, tapi juga pengawal kebijakan yang inklusif,” kata Mareta dengan penuh semangat.

‎Menurutnya, melalui inisiatif GEDSI Watch (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion), perempuan kini aktif mendorong penganggaran publik yang responsif terhadap gender, disabilitas, dan inklusi sosial.

‎Di beberapa wilayah seperti Gresik dan Lumajang, lanjut Mareta, perempuan berhasil mendirikan dan mengelola Pos Pengaduan serta melakukan pemantauan berbasis komunitas terhadap layanan publik seperti UPTD PPA dan PKH.

‎“Kami pastikan suara perempuan terdengar, apalagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Ini bukan sekadar aksi, tapi perjuangan nyata di desa,” ucapnya.

‎Selain itu, perempuan Indonesia juga telah berperan di level nasional melalui Musyawarah Perempuan Nasional Kementerian PPPA tahun 2024 di Bali, serta peluncuran Indeks SDGs di Surabaya.‎ ‎“Perempuan memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan, terutama dalam kebijakan besar. Mereka sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata,” ujar Mareta menegaskan.

‎Sementara itu, Lailul Mursyidah, M.AP, Dosen Administrasi Publik Umsida, menyoroti lemahnya sistem penganggaran publik yang dinilai belum responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. ‎“Kebijakan penganggaran yang mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal merupakan bentuk disfungsi birokrasi,” katanya.

‎Menurut Lailul, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan data advokasi dari GEDSI Watch dalam penyusunan anggaran agar lebih adil dan partisipatif. ‎“Integrasi data ini memastikan anggaran tidak lagi hanya urusan internal birokrasi, tetapi benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat,” katanya.

‎Program Inklusi sendiri berfokus pada tiga pilar utama sosial budaya, ekonomi, dan politik dengan enam isu prioritas terkait perempuan, mulai dari akses identitas hukum, perlindungan sosial, hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan publik. ‎“Kita ingin perempuan akar rumput punya posisi tawar yang kuat, bukan hanya jadi objek pembangunan, tapi subjek yang menentukan nasibnya sendiri,” ujar Mareta.‎

‎Sebagai hasil FGD, peserta merekomendasikan empat langkah strategis, di antaranya: replikasi model Sekolah Perempuan di seluruh desa, penguatan kebijakan penganggaran responsif GEDSI, peningkatan dana pemulihan ekonomi perempuan, serta jaminan keterlibatan perempuan marjinal dalam forum pengambilan keputusan publik seperti Musrenbang.