Reni Astuti: SOP dan Pengawasan Jadi Kunci MBG

KBRN, Surabaya: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah muncul sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa ribuan siswa di berbagai daerah. Anggota Komisi X DPR RI, Reni Astuti, menilai lemahnya pengawasan internal dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi titik lemah utama yang harus segera dibenahi pemerintah.

“Pengawasan internal dan transparansi harus diperkuat sejak awal rantai distribusi hingga makanan sampai ke tangan siswa. SOP yang baku dan dipatuhi dengan konsisten adalah kunci agar program ini tidak kembali menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat,” ujar Reni, saat menjadi narasumber dialog pagi Pro1 RRI Surabaya Selasa (30/9/2025).

Ia menegaskan, keberhasilan MBG tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, dinas terkait seperti pendidikan dan kesehatan, hingga orang tua serta siswa itu sendiri. “Kepala SPPG, dinas-dinas, sekolah, orang tua, bahkan siswa harus sama-sama memastikan standar keamanan pangan dijalankan. Program ini hanya bisa berhasil kalau semua terlibat aktif,” katanya.

Reni juga menyoroti pentingnya mitigasi risiko pangan untuk mencegah kasus serupa terulang. Menurutnya, mitigasi dapat dilakukan dengan memperkuat pengawasan internal secara berlapis, memastikan SOP dijalankan dengan disiplin, serta menjamin transparansi setiap proses agar publik bisa ikut mengawasi. “Mitigasi risiko pangan sangat penting, karena tanpa langkah itu kita hanya akan mengulang kejadian yang sama. Pemerintah perlu memastikan sistemnya berjalan, dan masyarakat harus diberi literasi yang memadai,” kata Reni.

Sepanjang Januari hingga September 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat ada 5.914 korban keracunan MBG di 70 lokasi. Kasus terbanyak terjadi di Pulau Jawa dengan 3.610 korban, disusul Sumatra 1.307 korban, dan Kalimantan-Sulawesi-Papua-NTB/NTT sebanyak 997 korban. Data lain dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bahkan menyebut angka korban mencapai 6.452 siswa.