KBRN, Surabaya: Ribuan jamaah haji furoda asal Indonesia tahun ini dipastikan gagal berangkat ke Tanah Suci karena visa mereka tidak kunjung terbit hingga batas waktu keberangkatan. Menanggapi hal ini, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Wilayah Jawa Timur menegaskan, tidak ada indikasi bahwa kegagalan ini disebabkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Sekretaris Pimpinan Wilayah IPHI Jawa Timur, Imam Mawardi Ridlwan, menjelaskan bahwa haji furoda atau haji mujamalah merupakan jalur non-prosedural yang bukan bagian dari kuota resmi pemerintah Indonesia. Keberangkatan jamaah melalui jalur ini sepenuhnya bergantung pada undangan dan persetujuan visa dari Kerajaan Arab Saudi.

“Kami perlu sampaikan kepada masyarakat bahwa haji furoda ini bukan bagian dari kuota resmi pemerintah Indonesia dan bersifat non-prosedural. Artinya, keberangkatan jemaah mutlak tergantung pada hak prerogratif Pemerintah Arab Saudi. Jadi ketika visanya tidak terbit, itu adalah risiko yang sejak awal sudah melekat dalam program ini,” ujar Imam saat menjadi narasumber dialog interaktif Pro1 RRI Surabaya Selasa (3/6/2025).

Lebih dari 1.200 calon jamaah haji furoda di Jatim tahun ini gagal diberangkatkan. Padahal mereka telah membayar biaya haji yang berkisar antara Rp300 juta hingga Rp500 juta per orang melalui agen travel swasta.Imam menyebut, meski ini kali pertama terjadi secara masif, risiko semacam ini sudah lama menjadi bayang-bayang dalam pelaksanaan haji furoda.

“Kami di IPHI melihat ini sebagai peringatan besar. Meskipun baru kali ini terjadi dalam jumlah ribuan, potensi kegagalan seperti ini memang selalu ada. Ini menjadi tanggung jawab kita semua, termasuk IPHI, untuk mengedukasi masyarakat agar memahami bahwa haji furoda punya risiko tinggi. Jangan sampai masyarakat terjebak oleh iming-iming berangkat tanpa antrean, tapi akhirnya tidak berangkat sama sekali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang melakukan evaluasi besar-besaran terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu tujuannya adalah menghindari over kapasitas yang dapat menyebabkan risiko keselamatan jamaah, sebagaimana yang sempat terjadi pada musim haji tahun 2024 lalu.

“Pemerintah Arab Saudi sangat serius dalam menjaga keselamatan dan ketertiban jamaah haji. Salah satu upayanya adalah mengendalikan jumlah jamaah, termasuk dari jalur non-kuota seperti furoda, agar pelaksanaan ibadah tidak overload dan lebih tertib. Ini langkah yang harus kita pahami dan hormati,” jelasnya.

IPHI Jatim, menurut Imam, memiliki pekerjaan rumah untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara haji reguler, haji khusus, dan haji furoda. IPHI juga memberikan pendampingan bagi para calon jamaah agar tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.

“Kami melakukan sosialisasi secara rutin, termasuk melalui majelis taklim dan forum keagamaan, untuk menjelaskan perbedaan antara jenis-jenis haji. Selain itu, kami juga melakukan pendampingan dan advokasi bagi jamaah, agar mereka mendapat informasi yang benar dan perlindungan jika terjadi masalah seperti sekarang,” tambah Imam.

Terkait persoalan visa yang tidak terbit ini, IPHI Jatim mendorong pemerintah Indonesia untuk turut memediasi, khususnya dalam menjembatani dialog antara agen travel dan para calon jamaah yang dirugikan. Terlebih juga ada upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi kepada pemerintah Arab Saudi terkait kekisruhan ini.

“Kami harap pemerintah, melalui Kementerian Agama, bisa hadir sebagai mediator. Jamaah ini sudah mengeluarkan dana besar, dan mereka perlu perlindungan serta kepastian. Ini bukan hanya soal travel, tapi juga soal tanggung jawab moral dan hukum,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Imam juga mengimbau kepada para calon jamaah haji furoda yang gagal berangkat agar tetap semangat dan tidak kehilangan harapan. Ia mengajak para jamaah untuk melihat peristiwa ini dari sisi positif dan percaya bahwa akan ada waktu terbaik yang ditentukan Allah untuk menunaikan ibadah haji.

“Kami juga ingin menguatkan para calon jamaah agar tetap semangat. Percayalah bahwa semua ini sudah ada dalam rencana-Nya. Mungkin tahun ini belum waktunya, tapi insyaAllah akan ada waktu yang lebih baik dan tepat. Sementara ini, semangat ibadah jangan surut, alihkan energi ke kegiatan positif, dan terus memantapkan niat untuk berhaji di kesempatan berikutnya,” ujarnya.

PW IPHI Jatim mengimbau masyarakat untuk tetap memilih jalur haji reguler atau haji khusus yang berada di bawah pengawasan resmi pemerintah, demi kepastian, keamanan, dan kenyamanan dalam menunaikan ibadah haji.