KBRN, Surabaya: UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kini, sektor ini memasuki babak baru dengan hadirnya kecerdasan buatan (AI) yang tak lagi sekadar jargon teknologi. AI menjadi mitra strategis dalam perancangan kreatif, pengelolaan data, hingga pengambilan keputusan bisnis.

Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) Jawa Timur, Heri Cahyo Bagus Setiawan, mengatakan, Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan, UMKM menyumbang sekitar 61 persen dari PDB nasional dan menyerap 97 persen tenaga kerja aktif. Namun, kontribusi terhadap ekspor baru 15,7 persen, menandakan potensi inovasi global masih terbuka lebar.

AI dapat membantu mempercepat proses kreatif, seperti membuat nama usaha, desain logo, kemasan, hingga rancangan awal bisnis. Cukup dengan mengetik perintah sederhana, pelaku usaha bisa mendapatkan ide brand atau konsep promosi dalam hitungan detik.

“Hal ini membuka akses terhadap kemampuan desain dan strategi yang sebelumnya hanya bisa dibayar oleh pelaku besar. Namun, muncul pertanyaan baru, apakah penggunaan AI hanya tentang efisiensi, atau ada risiko hilangnya nilai otentik lokal,” ucapnya kepada RRI, Minggu (12/10/2025).

Jika semua pelaku usaha menggunakan alat AI yang sama, hasil karya berpotensi seragam dan kehilangan ciri khas budaya. Inilah paradoks teknologi alat yang menjanjikan diferensiasi justru bisa melahirkan keseragaman. Dalam teori dynamic capabilities, keberhasilan UMKM bergantung pada kemampuan untuk mengenali peluang (sensing),memanfaatkannya (seizing), dan menyesuaikan diri (transforming). AI harus menjadi katalis perubahan, bukan penghapus identitas lokal.

Untuk itu, pelaku UMKM perlu membuka ruang eksperimen internal. Misalnya, membuat versi rencana bisnis dengan bantuan AI, lalu menilai bersama kelebihan dan kelemahannya. Melalui praktik ini, pelaku usaha akan memahami bahwa AI hanya alat bantu, sementara nilai rasa, selera pasar, dan kedekatan sosial tetap menjadi kekuatan manusia. Proses “trial AI” juga menjadi sarana pembelajaran untuk menyesuaikan strategi bisnis.

“Pemerintah memiliki peran penting dalam memperluas akses teknologi ini secara merata. Program pelatihan dan voucher AI harus menjangkau hingga daerah, agar UMKM di desa juga bisa bereksperimen tanpa beban biaya besar,” ucapnya.

Selain itu, kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan subsidi bunga bagi pengguna AI lokal dapat mempercepat adopsi. Pemerintah daerah juga dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha, perguruan tinggi, dan pusat inovasi. Lembaga riset dan akademik diharapkan menjadi jembatan antara teknologi dan kebutuhan lokal. Penelitian partisipatif dan program pendampingan langsung perlu diperbanyak agar AI benar-benar bermanfaat bagi pelaku kecil.

Platform teknologi swasta pun dapat mengembangkan model bisnis AI as a Service (AIaaS). Dengan sistem sewa per modul, UMKM bisa menggunakan fitur branding, riset pasar, atau chatbot tanpa investasi besar.

Namun, antarmuka AI harus dirancang sederhana, berbahasa Indonesia, dan berorientasi pada konteks budaya lokal. Dengan begitu, pengguna nonteknis bisa merasakan manfaat AI secara praktis. Akhirnya, seluruh pemangku kepentingan perlu memosisikan AI sebagai alat yang memperkuat kekhasan lokal, bukan menggantikannya. Teknologi seharusnya memperkaya rasa dan nilai manusia, bukan meniadakannya.

“Jika UMKM mampu memadukan AI dengan identitas lokal dan semangat wirausaha, mereka tidak hanya akan menjadi pelaku ekonomi tangguh, tetapi juga penjaga nilai budaya bangsa di era digital,” ujarnya.