Kemiskinan Indonesia Turun, Kesenjangan Masih Menjadi Tantangan

RRI.CO.ID, Surabaya - Kemiskinan di Indonesia menunjukkan perbaikan secara statistik, namun masih menghadapi persoalan struktural. Hal tersebut disampaikan Dr. Wahyu Kuncoro, S.IP., M.Si., M.IP., Dosen Ilmu Politik FISIP UWKS, dalam Dialog Ekonomi RRI Surabaya.

Menurut Wahyu, jutaan masyarakat masih memiliki daya tahan ekonomi rendah meski angka kemiskinan nasional terus menurun. Kesenjangan kesempatan ekonomi antardaerah juga menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan.

Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25 persen. Angka tersebut setara sekitar 23,36 juta penduduk dan menurun dibandingkan Maret 2025.

Pada Maret 2025, tingkat kemiskinan tercatat 8,4 persen. Sementara pada September 2024, angka kemiskinan berada di level 8,5 persen.

Wahyu mengatakan kemiskinan ekstrem juga menunjukkan penurunan. Pada Maret 2025, kemiskinan ekstrem tercatat 0,85 persen atau sekitar 2,38 juta orang.

Namun, kesenjangan kemiskinan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan mencapai 6,60 persen, sedangkan pedesaan 10,72 persen.

Menurut Wahyu, salah satu penyebab kemiskinan adalah keterbatasan akses pendidikan. Kondisi tersebut membatasi kesempatan masyarakat memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih baik.

Faktor lainnya adalah keterbatasan lapangan kerja, terutama di sektor formal. Akibatnya, sebagian masyarakat bergantung pada sektor informal dengan pendapatan yang cenderung rendah dan tidak stabil.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah juga turut memengaruhi kondisi kemiskinan. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti transportasi, listrik, dan air bersih menghambat peluang ekonomi masyarakat.

Ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap sektor pertanian juga menjadi tantangan. Fluktuasi harga, bencana alam, dan rendahnya produktivitas dapat membuat pendapatan petani sulit meningkat.

Selain itu, inflasi dan tingginya biaya hidup dapat menekan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi tersebut semakin berat karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk kebutuhan dasar.

Wahyu menambahkan, efektivitas jaminan sosial juga perlu diperkuat. Program perlindungan sosial harus mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara tepat dan merata.

Ia menegaskan, kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Penanganannya membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

“Pengentasan kemiskinan membutuhkan penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan yang adil dan inklusif,” ujarnya.