RRI.CO.ID, Surabaya - Kinerja fiskal Jawa Timur tetap solid hingga 30 Juni 2026. APBN menopang stabilitas ekonomi regional di tengah dinamika harga dan perdagangan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur mencatat, pendapatan negara menembus Rp128,18 triliun atau 42,45 persen dari target Rp301,96 triliun. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp59,88 triliun atau 52,36 persen dari pagu Rp114,36 triliun.

Kabid PPA I Kanwil DJPB Provinsi Jatim Wahidin saat Press Conference ALCo APBN KiTa Regional Jawa Timur periode s.d. 30 Juni 2026 di Surabaya, Senin, 27 Juli 2026, memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp128,18 triliun atau 42,45 persen dari target. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp123,81 triliun atau 41,87 persen dari target. PNBP menyumbang Rp4,37 triliun atau 69,86 persen dari target.

Penerimaan pajak mencapai Rp57,20 triliun atau 39,58 persen dari target. Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp66,61 triliun atau 44,06 persen dari target. Secara tahunan, pajak tumbuh 17,38 persen (yoy), bea cukai tumbuh 0,41 persen (yoy), dan PNBP tumbuh 7,23 persen (yoy).

Kakanwil DJP Jatim I sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Jatim - Max Darmawan memaparkan, penerimaan pajak bruto hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp62,73 triliun dan tumbuh 9,92 persen (yoy). Secara neto, penerimaan pajak mencapai Rp57,20 triliun atau 39,58 persen dari target dan tumbuh 17,38 persen (yoy). "Pertumbuhan ini mencerminkan aktivitas ekonomi regional yang masih terjaga." ujarnya.

PPh Badan dan PPh Orang Pribadi menopang penerimaan. PPh Badan mencapai Rp8,30 triliun dan tumbuh 16,34 persen (yoy). PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 mencapai Rp5,65 triliun dan tumbuh 1,55 persen (yoy). Capaian ini mengindikasikan peningkatan penghasilan Wajib Pajak.

PPh Pasal 22, PPh Pasal 26, dan PPh Final secara neto mencapai Rp3,03 triliun dan terkontraksi 1,15 persen (yoy). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagai tindak lanjut putusan banding Pengadilan Pajak menekan realisasi neto. Namun, secara bruto, kelompok pajak ini masih tumbuh positif 12,13 persen (yoy).

"Empat sektor utama tumbuh solid baik secara bruto maupun neto, yakni industri pengolahan, perdagangan, pemerintahan, serta transportasi dan pergudangan." jelasnya.

Kabid Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Jatim I Kunawi turut menyampaikan, penerimaan Rp66,61 triliun hingga 30 Juni 2026 atau tumbuh 0,41 persen (yoy). Rinciannya, penerimaan cukai mencapai Rp63,11 triliun atau 43,59 persen dari target, turun 0,06 persen (yoy). Penurunan produksi hasil tembakau pada November-Desember 2025 dan Maret 2026 menekan penerimaan cukai.

Bea Masuk mencapai Rp3,20 triliun atau 52,95 persen dari target dan tumbuh 11,30 persen (yoy). Peningkatan nilai dan volume impor serta penguatan dolar AS terhadap rupiah mendorong pertumbuhan bea masuk. Bea Keluar mencapai Rp300 miliar atau 79,95 persen dari target dan terkontraksi 3,72 persen (yoy). "Penurunan harga CPO dan volume produk turunannya menekan bea keluar." ujarnya.

Pada 2026, Petugas Bea Cukai melakukan 1.667 penindakan dengan nilai barang Rp1,53 triliun. Sebanyak 1.064 penindakan merupakan penindakan cukai berupa 222,03 juta batang rokok ilegal. "Nilai barang hasil penindakan rokok ilegal mencapai Rp330,3 miliar dengan potensi kerugian negara Rp199,9 miliar." katanya.

Kakanwil DJKN Jatim Arik Hariyono menyampaikan, Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp4,37 triliun dan tumbuh 7,23 persen (yoy). Optimalisasi penerimaan BLU dan PNBP Lainnya mendorong kinerja ini. PNBP Lainnya terealisasi Rp2,38 triliun atau 92,29 persen dari target dan tumbuh 15,43 persen (yoy).

"PNBP BLU terealisasi Rp1,99 triliun atau 54,13 persen dari target dan terkontraksi 1,15 persen (yoy). Penurunan pendapatan kerja sama dan sewa aset, bukan layanan utama BLU, memicu kontraksi tersebut." katanya.

DJKN juga membukukan kinerja lelang dan pengelolaan aset. DJKN merealisasikan pokok lelang Rp1,88 triliun atau 37,30 persen dari target Rp5,04 triliun. PNBP Lelang mencapai Rp49,05 miliar atau 35,64 persen dari target. PNBP Pengurusan Piutang Negara mencapai Rp79,06 juta atau 21,55 persen dari target. PNBP Aset mencapai Rp85,86 miliar atau 47,96 persen dari target.

Belanja negara hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp59,88 triliun atau 52,36 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp25,11 triliun atau 49,93 persen dari pagu. Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp34,77 triliun atau 54,27 persen dari pagu.

Kementerian/Lembaga membelanjakan Rp25,11 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 50,29 persen dari pagu. Realisasi ini tumbuh 34,58 persen (yoy). Belanja Pegawai mencapai Rp15,24 triliun atau 56,50 persen dari pagu dan tumbuh 17,61 persen (yoy). Pengangkatan PPPK senilai Rp875,31 miliar dan percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik Non-PNS senilai Rp1,11 triliun mendorong lonjakan belanja pegawai.

Belanja Barang mencapai Rp5,17 triliun atau 35,80 persen dari pagu dan tumbuh 20,57 persen (yoy). Belanja operasional BLU sebesar Rp965,07 miliar, belanja operasional perkantoran Rp847,61 miliar, dan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat Rp251,6 miliar mendorong realisasi belanja barang.

Belanja Modal melonjak hingga Rp4,70 triliun atau 52,94 persen dari pagu dan tumbuh 249,52 persen (yoy). Pemerintah mengarahkan percepatan belanja modal untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan melalui pembangunan gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta Program Prioritas Pemerintah termasuk pembangunan Sekolah Rakyat.

APBN menunjukkan dukungan kuat terhadap SDM. Fungsi pendidikan terealisasi Rp9,33 triliun dan tumbuh 19,66 persen (yoy). Capaian ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pemerintah menyalurkan bantuan pendidikan tinggi kepada 149.263 mahasiswa, bantuan wajib belajar kepada 300.529 siswa, serta membayar tunjangan profesi guru dan dosen non-ASN.

Pemerintah juga mengarahkan APBN untuk mengendalikan inflasi. Belanja pengendalian inflasi yang telah ditandai (tagging) mencapai Rp486,51 miliar atau 28,28 persen dari pagu Rp1,72 triliun. Pemerintah memanfaatkan belanja ini untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi kebijakan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli.

Pemerintah menyalurkan TKD hingga 30 Juni 2026 sebesar Rp34,77 triliun atau 54,27 persen dari pagu Rp64,07 triliun. Dana Desa mencatat realisasi tertinggi sebesar 77,54 persen, disusul DAU 56,90 persen, dan DAK Non Fisik 51,72 persen.

Pemerintah memprioritaskan penyaluran DAU melalui skema DAU Specific Grant bidang pendidikan. Skema ini mendukung peningkatan layanan dasar pendidikan, khususnya sarana dan prasarana. DAK Nonfisik didominasi penyaluran Tunjangan ASN Daerah, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Pemerintah desa mayoritas memanfaatkan Dana Desa untuk membangun, merehabilitasi, dan memelihara sarana prasarana desa. Sebanyak 7 kabupaten telah menyalurkan Dana Desa 100 persen hingga akhir Juni 2026, yakni Pacitan, Trenggalek, Kediri, Ponorogo, Madiun, Magetan, dan Kota Batu.

DAK Fisik terealisasi Rp61,89 miliar atau 9,88 persen dari pagu. Pemerintah daerah mayoritas mengarahkan DAK Fisik ke sektor pendidikan, infrastruktur, dan air minum. Persentase kontrak terhadap rencana kegiatan tertinggi berada di Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Gresik.