RRI.CO.ID, Surabaya - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mendapat perhatian dari Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk. Ia menilai kenaikan tersebut berpotensi memberikan tekanan yang cukup besar terhadap masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah.
Menurut Khusnul, Kamis 11 Juni 2026, lonjakan harga Pertamax dapat mengubah pola konsumsi BBM masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi pilihan masyarakat dalam menggunakan bahan bakar kendaraan.
Ia mengatakan, jika situasi ini berlangsung dalam waktu lama, sebagian pengguna Pertamax kemungkinan akan beralih ke BBM bersubsidi. Peralihan tersebut diperkirakan akan meningkatkan konsumsi Pertalite di berbagai daerah.
“Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Pertalite,” ujarnya.
Khusnul menjelaskan bahwa perpindahan pengguna BBM nonsubsidi ke BBM subsidi dapat memunculkan persoalan baru. Salah satunya adalah meningkatnya tekanan terhadap kuota dan ketersediaan Pertalite yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal BBM subsidi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan,” katanya.
Ia berharap pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga energi. Upaya tersebut dinilai penting agar tidak menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor perekonomian.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan bermotor. Kenaikan tersebut juga berpotensi memengaruhi biaya distribusi, transportasi, serta harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
Khusnul menambahkan bahwa pemerintah perlu terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi. Langkah tersebut diperlukan agar gejolak harga energi tidak berujung pada kenaikan harga barang dan jasa secara luas.
“Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” katanya mengakhiri.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....