Kadin Jatim Sarankan Relokasi KDMP Hadapi Rupiah Lemah

RRI.CO.ID, Surabaya - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk menghadapi pelemahan rupiah yang menekan dunia usaha.

Menurutnya, anggaran KDMP sementara bisa dialihkan ke proyek infrastruktur produktif yang lebih menyerap tenaga kerja dan memicu perputaran ekonomi.

“Pemerintah harus berani merealokasi anggaran. Infrastruktur menyerap tenaga kerja dan memicu perputaran ekonomi,” ujar Adik di Surabaya, Kamis 21 Mei 2026. Ia menambahkan, bantuan sosial juga perlu diperkuat agar daya beli masyarakat tetap stabil, sehingga dunia usaha dapat bertahan di tengah tekanan global.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat Rp17.646 per dolar AS pada hari yang sama. Adik menjelaskan pelemahan rupiah memberi dampak berlapis terhadap pelaku usaha, mulai dari kenaikan biaya produksi hingga melemahnya daya saing produk nasional di pasar ekspor.

“Ketergantungan impor bahan baku industri manufaktur Indonesia masih di atas 70 persen. Kenaikan biaya produksi terasa langsung, sementara harga jual produk sulit dinaikkan,” kata Adik. Sektor manufaktur, farmasi, otomotif, dan tekstil menjadi yang paling terdampak saat ini.

Pengusaha kini menahan stok bahan baku dan melakukan efisiensi produksi untuk mengurangi tekanan biaya. “Selain efisiensi, yang dilakukan pengusaha adalah mengurangi margin keuntungan. Namun strategi ini tidak bisa dilakukan terlalu lama jika tekanan ekonomi berkepanjangan,” jelasnya.

Meski begitu, Adik optimistis produk lokal masih memiliki peluang bersaing. Produk pertanian dan peternakan dengan bahan baku lokal dinilai lebih kompetitif dibanding barang impor. “Petani jeruk atau durian misalnya, mereka bisa lebih menang dibanding produk impor langsung,” ucapnya.

Kadin Jatim menegaskan, realokasi anggaran KDMP bukan sekadar efisiensi, tetapi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap stabil dan membantu dunia usaha menghadapi gejolak ekonomi global.