Dewan Jatim Minta Pemerintah Ambil Langkah Kongkret Atas Anjloknya Harga Timun

RRI.CO.ID, Surabaya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur (DPRD Jatim), meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret. Menyusul anjloknya harga timun petani di Kabupaten Jember yang hanya Rp500-Rp1000 per kilogram.

Anggota DPRD Jawa Timur Khusnul Khuluk, Senin 15 Juni 2026 menjelaskan, Pemerintah diharapkan memperbaiki sistem perencanaan pertanian. Mulai dari pengaturan pola tanam, penyediaan sarana produksi, hingga penguatan akses pasar bagi petani.

“Petani sudah mengeluarkan biaya untuk pupuk, pestisida, dan operasional. Jangan sampai ketika panen mereka justru merugi karena harga jatuh. Pemerintah harus hadir agar petani mendapatkan kepastian dan perlindungan,” katanya.

Menurut Khusnul, anjloknya harga timun yang sangat merugikan petani tersebut menunjukkan masih minimnya intervensi pemerintah dalam mengatur tata kelola sektor pertanian. Sehingga persoalan serupa terus berulang setiap musim panen.

“Memang ke depan pemerintah harus bisa mengatur beberapa kabupaten itu. Ada yang mengatur mana yang menanam cabai, mana yang menanam timun, mana yang menanam tomat. Sebenarnya bisa diarahkan melalui dinas-dinas terkait,” ujarnya.

Menurut Khusnul, pemerintah daerah melalui dinas pertanian seharusnya memiliki peta produksi dan pola tanam yang terintegrasi antardaerah. Dengan demikian, produksi berbagai komoditas hortikultura dapat diatur lebih seimbang sesuai kebutuhan pasar.

“Ini menunjukkan pemerintah belum hadir secara optimal dalam mengatur pola tanam di Indonesia. Kalau tidak ada pengaturan, persoalan seperti ini akan terus berulang, hari ini timun, besok cabai, lusa tomat atau terong,” katanya.

Menurutnya, berbagai terobosan untuk memperluas pasar hasil pertanian memang diperlukan. Namun langkah tersebut tidak akan cukup jika pemerintah tidak memperbaiki tata kelola produksi di tingkat hulu.

Selain persoalan harga, Khusnul juga mengingatkan pentingnya ketersediaan pupuk subsidi bagi petani. Di tengah biaya produksi yang terus meningkat, akses terhadap pupuk subsidi menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga keberlangsungan usaha pertanian.

“Tentu adanya pupuk subsidi itu penting. Jangan sampai kelompok-kelompok tani tidak mendapatkan pupuk subsidi karena mereka juga berharap dukungan pemerintah untuk menekan biaya produksi,” ujarnya.