KBRN, Surabaya : Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya soroti pelaksanaan efisiensi yang merupakan arahan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto dinilai perlu disertai dengan pendekatan yang berbasis data, evaluasi, dan akuntabilitas publik.

Dedy Surahman, Dosen Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) dari Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan bila transparansi dalam perencanaan dan pelaporan keuangan menjadi syarat mutlak agar kebijakan efisiensi tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan ketidakpercayaan masyarakat.

“Semangat efisiensi harus dimulai dari kehidupan sehari-hari. Budaya hidup sederhana adalah fondasi efisiensi yang kuat. Jika setiap individu mampu hidup secukupnya dan menghindari gaya hidup konsumtif, maka secara otomatis efisiensi akan menjadi bagian dari budaya nasional," jelasnya, Senin (28/07/2025).

Efisiensi, lanjutnya, juga dapat diwujudkan melalui penggunaan produk lokal karya anak bangsa. Dengan memperkuat konsumsi dalam negeri, Indonesia akan lebih tahan terhadap guncangan global sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. "Gunakan produk UMKM, cintai buatan lokal, ini adalah bentuk efisiensi dan kemandirian ekonomi," ucap Dedy.

Dalam konteks pembangunan jangka panjang, terutama menuju Indonesia Emas 2045, kebijakan efisiensi merupakan salah satu elemen penting. Menurut Faisal, pengelolaan sumber daya yang efisien akan mempercepat pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. "Efisiensi tidak hanya berdampak pada neraca keuangan negara, tetapi juga pada stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat," jelasnya.

Ia berharap, arahan presiden terkait efisiensi dapat diimplementasikan dengan pendekatan yang bijak dan berbasis data, serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. “Perlu komitmen kuat, tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi juga dari pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat,” katanya mengakhirinya.