Menteri PKP Tinjau BSPS, Surabaya Dapat Alokasi 2.000 Rumah
- 04 Agt 2026 13:04 WIB
- Surabaya
Poin Utama
- Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan BSPS di Tambaksari, Surabaya. Pemerintah akan memperluas sosialisasi dan mempermudah persyaratan penerima, cukup dengan bukti penguasaan rumah.
- Potensi alokasi BSPS Jawa Timur 2026 mencapai 35.554 unit, naik 853,64 persen dibanding 2025. Surabaya mendapat sekitar 2.000 unit, dengan Tambaksari menjadi penerima terbanyak sebanyak 190 unit.
- Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan Rp20 juta untuk material dan upah kerja. Menteri PKP menargetkan seluruh rumah dalam alokasi tahun 2026 rampung paling lambat November 2026.
RRI.CO.ID, Surabaya – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Selasa, 4 Agustus 2026. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
BSPS merupakan program bantuan pemerintah yang mendorong masyarakat memperbaiki rumah secara swadaya. Setiap penerima memperoleh bantuan sebesar Rp20 juta, terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Maruarar mengatakan sosialisasi BSPS akan diperluas melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan media agar semakin banyak masyarakat mengetahui program tersebut. "Kita harus lebih masif sosialisasinya. Kita kerja sama dengan kepala daerah dan dengan bantuan media, saya yakin program ini akan semakin diketahui masyarakat," ujar Maruarar.
Ia menjelaskan persyaratan penerima BSPS kini lebih sederhana. Masyarakat tidak lagi diwajibkan memiliki sertifikat hak milik, tetapi cukup menunjukkan bukti penguasaan atas rumah yang akan diperbaiki.
"Persyaratannya sudah dilonggarkan. Tidak lagi harus kepemilikan, tetapi cukup penguasaan. Jadi lebih sederhana," katanya.
Maruarar menargetkan seluruh rumah yang masuk dalam alokasi tahun 2026 dapat diselesaikan paling lambat November 2026. "Tolong diawasi. Target penyelesaiannya November. Yang sudah masuk alokasi tahun ini harus selesai," ucapnya.
Berdasarkan data Kementerian PKP, potensi alokasi BSPS di Jawa Timur pada 2026 mencapai 35.554 unit, meningkat 853,64 persen dibandingkan alokasi 2025 sebanyak 4.165 unit. Alokasi tersebut terdiri atas 21.567 unit di wilayah perdesaan, 8.593 unit di wilayah pesisir, dan 5.394 unit di wilayah perkotaan.
Khusus di Kota Surabaya, potensi alokasi BSPS tahun 2026 mencapai sekitar 2.000 unit. Alokasi terbanyak berada di Kecamatan Tambaksari sebanyak 190 unit, disusul Kenjeran 90 unit, Semampir 89 unit, Krembangan 56 unit, Bulak 52 unit, Genteng 38 unit, Simokerto 36 unit, Benowo 34 unit, Bubutan 23 unit, Tandes 17 unit, Pabean Cantian 9 unit, Sukomanunggal 6 unit, Asemrowo 5 unit, dan Pakal 1 unit.
Selain meningkatkan kualitas hunian, program BSPS diharapkan menggerakkan perekonomian daerah melalui pelibatan tenaga kerja lokal dan penggunaan material bangunan dari pelaku usaha setempat. Salah seorang penerima BSPS, Darsih, warga Ambengan Batu Gang III, Surabaya, mengaku bersyukur rumahnya mendapat bantuan perbaikan.
Namun, ia menyebut biaya upah tukang masih harus ditanggung menggunakan dana pribadi karena pencairan komponen upah sebesar Rp2,5 juta baru dilakukan pada termin kedua. Penerima BSPS lainnya, Asih Rukiyati, warga Tambaksari Selatan Gang XII Nomor 9, mengaku sangat bersyukur rumahnya terpilih sebagai penerima bantuan.
Menurutnya, proses penetapan diawali dari pendataan yang dilakukan pendamping program bersama pengurus RT dan RW setempat. "Alhamdulillah, saya bangga sekali pemerintah sudah membantu memperbaiki rumah saya yang kondisinya hampir roboh. Saya sangat bahagia," ujar Asih.
Asih menjelaskan bantuan yang diterimanya berupa material bangunan senilai Rp20 juta. Selama proses renovasi berlangsung, ia bersama keluarga sementara waktu mengontrak rumah di kawasan Tambaksari. "Semua bantuannya berupa material bangunan. Selama rumah diperbaiki, saya sementara tinggal di rumah kontrakan," katanya.
Peninjauan di Kelurahan Tambaksari diharapkan menjadi momentum evaluasi pelaksanaan BSPS agar bantuan tersalurkan tepat sasaran. Pemerintah juga menargetkan program ini tidak hanya menghadirkan rumah yang lebih layak huni, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong dalam pembangunan permukiman.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....