RRI.CO.ID, Surabaya – Hingga 31 Desember 2025, penerimaan pajak di Jawa Timur mencapai Rp109,90 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari PPN dan PPnBM sebesar 57,45 persen, serta PPh Non Migas sebesar 36,26 persen, dengan sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar senilai Rp61,38 triliun atau 55,9 persen.

Samingun, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I menjelaskan, Kinerja penerimaan pajak terkontraksi pada periode sampai dengan Desember 2025.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

"Kebijakan pemusatan pembayaran dan administrasi WP cabang menyebabkan penerimaan pajak yang tercatat di Jawa Timur berkurang." ujarnya.

Selain itu terjadi kenaikan signifikan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak SPMKP, yaitu di Kanwil DJP Jawa Timur I sebesar Rp3,81 triliun, Kanwil DJP Jawa Timur II sebesar Rp6,00 triliun, dan Kanwil DJP Jawa Timur III sebesar Rp3,00 triliun.

"Penurunan jumlah batang produksi rokok pada industri pengolahan tembakau turut memengaruhi penerimaan." lanjutnya.

Industri ini merupakan salah satu kontributor terbesar penerimaan pajak di Jawa Timur.

Kebijakan pembayaran PPN Dalam Negeri oleh pemungut non-bendaharawan menggunakan NPWP pemotong ikut menggerus penerimaan PPN Jawa Timur.

"Sebagian besar pemungut merupakan BUMN dan tidak teradministrasi di Jawa Timur." katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Kepabeaan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Jatim 1, Kunawi, melanjutkan, untuk realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp134,70 triliun, turun 3,88 persen (yoy).

"Bea Masuk tercatat Rp6 triliun atau 98,53 persen dari target APBN, terkontraksi 10,19 persen (yoy) akibat perlambatan impor dan meningkatnya pemanfaatan FTA." katanya.

Bea Keluar mencapai Rp579,53 miliar atau 592,24 persen dari target APBN, tumbuh 184,12 persen (yoy) didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor produk sawit.

"Penerimaan Cukai terealisasi Rp128,12 triliun atau 88,63 persen dari target APBN, terkontraksi 3,58 persen (yoy) seiring penurunan produksi hasil tembakau 2,76 persen (yoy)." Kunawi menambahkan.

Realisasi PNBP hingga akhir 2025 mencapai Rp8,71 triliun. PNBP lainnya tercatat Rp4,09 triliun, sementara PNBP BLU mencapai Rp4,62 triliun, dengan kontribusi terbesar dari jasa pelayanan pendidikan 46,23 persen dan jasa pelayanan rumah sakit 39,13 persen.

APBN Jawa Timur juga mendukung program prioritas nasional. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 7,20 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp1,62 triliun, sementara Pemeriksaan Kesehatan Gratis mencatat 13.286.214 pendaftar dan 12.900.473 kehadiran, menempatkan Jawa Timur di peringkat kedua nasional.