Evaluasi Dana BOSP, Sekda Merangin Tekankan Transparansi Anggaran Pendidikan

RRI.CO.ID, Sungai Penuh - Pemerintah Kabupaten Merangin memperkuat pengawasan pengelolaan anggaran pendidikan melalui pemeriksaan kinerja Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Langkah ini bertujuan memastikan penggunaan dana pendidikan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat langsung bagi sekolah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Merangin, Zulhifni, memimpin Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja BOSP bersama Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Sekda Merangin dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Kegiatan tersebut menandai berakhirnya tahap awal pemeriksaan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana BOSP di Kabupaten Merangin.

Dalam arahannya, Zulhifni mengapresiasi pendampingan dan pengawasan profesional yang dilakukan Tim BPKP Provinsi Jambi.

Ia menegaskan, dana BOSP memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah.

“Pemeriksaan ini bukan sekadar rutinitas pengawasan, melainkan momentum bagi Pemkab Merangin untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana BOSP benar-benar memberikan dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran anak-anak kita,” ujar Zulhifni.

Menurutnya, pengawasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pendidikan benar-benar mendukung kebutuhan sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran.

Zulhifni juga meminta Dinas Pendidikan dan seluruh OPD terkait segera menindaklanjuti setiap catatan, saran, serta masukan dari tim pemeriksa.

Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap hasil evaluasi agar pengelolaan dana BOSP semakin tertib dan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Tim BPKP Provinsi Jambi memaparkan hasil pemeriksaan awal beserta sejumlah rekomendasi strategis.

Rekomendasi tersebut mencakup aspek efisiensi, efektivitas, dan tata kelola administrasi dana BOSP.

Melalui pemeriksaan ini, BPKP mendorong pemerintah daerah meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus memastikan program pendanaan sekolah berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pemkab Merangin berharap hasil pemeriksaan pendahuluan ini menjadi pijakan untuk memperbaiki tata kelola keuangan sektor pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat sinergi dengan BPKP dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional.