RRI.CO.ID, Sungailiat - Pemerintah Kabupaten Bangka berupaya mempertahankan Kepala Desa Jada Bahrin, Ashari, agar tetap menjalankan tugasnya di tengah tekanan yang muncul akibat konflik aktivitas tambang di wilayah desa tersebut.

Upaya ditunjukkan dengan menolak pengunduran Kades Jada Bahrin, melalu rapat yang telah digelar bersama instansi terkait di Kabupaten Bangka, diantaranya Pemdes, BPD, Camat dan Satpol PP Bangka.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, Dalyan Amrie, mengatakan keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pengelolaan aset desa yang selama ini menjadi tanggung jawab kepala desa.

“Kami mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan juga keberadaan aset desa yang kurang lebih seluas 100 hektare. Aset tersebut perlu dijaga dan saat ini tanggung jawabnya berada pada kepala desa,” ujarnya, Senin, 1 Juni 2026.

Dalyan menjelaskan, hasil rapat akan disampaikan kepada Bupati Bangka sebagai bahan pertimbangan sebelum diambil keputusan akhir terkait permohonan pengunduran diri tersebut.

Sementara, Camat Merawang, Ari Pamungkas, mengungkapkan berdasarkan hasil penelusuran, tekanan yang dialami kepala desa berkaitan erat dengan polemik aktivitas tambang yang berlangsung di wilayah desa.

“Kami menerima surat dari BPD dan kepala desa, kemudian melakukan klarifikasi dan penelaahan. Dari hasil yang kami dapatkan, alasan pengunduran diri berkaitan dengan aktivitas tambang yang sudah berlangsung cukup lama,” kata Ari.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Desa Jada Bahrin bersama BPD telah mengambil sikap tegas menolak aktivitas tambang di kawasan aset desa. Namun, sikap tersebut memunculkan tekanan dari kelompok yang mendukung kegiatan penambangan.

“Pemerintah desa dan BPD menolak seluruh aktivitas tambang di kawasan aset desa. Namun kepala desa mendapat tekanan dari pihak yang ingin aktivitas tambang terus berjalan. Kondisi itu membuat beliau merasa tidak lagi dihargai sebagai kepala desa,” ujarnya.

Ari menilai pengunduran diri tersebut tidak sepenuhnya muncul karena faktor pribadi, melainkan akibat tekanan yang cukup besar terkait konflik tambang yang terjadi di lapangan.

“Beliau sebenarnya berada dalam tekanan yang tidak ringan. Karena itu kami berupaya membantu dan mendukung agar beliau tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala desa,” katanya.

Pemerintah daerah juga khawatir apabila pengunduran diri kepala desa diterima, persoalan yang terjadi di tengah masyarakat justru semakin berkembang dan berpotensi menimbulkan konflik yang lebih luas.

Untuk itu, pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum dan Satpol PP terus melakukan langkah pengamanan terhadap aset desa yang selama ini menjadi sasaran aktivitas tambang ilegal.