Penambahan Dapur SPPG di Babel, BGN akan Validasi Data

RRI.CO.ID, Pangkalpinang- Badan Gizi Nasional (BGN) RI akan melakukan validasi penerima manfaat daripada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kepulauan Bangka Belitung, guna idealnya penambahan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah ini.

Menurut Wakil Kepala BGN RI, Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, validasi ini dianggap krusial karena masih banyak peserta didik yang belum terdata dalam sistem formal, khususnya di institusi pendidikan keagamaan.

Salah satu fokus utama validasi adalah menjaring santri di pondok pesantren. Sony menjelaskan, pesantren dengan sistem berjenjang RA, MI, MTs, MA umumnya sudah terdata dalam sistem EMIS. Namun, tantangan muncul pada Pesantren Salaf.

"Ada pesantren yang pesertanya tidak terdaftar pada sistem seperti pesantren Salaf. Padahal mereka juga penerima manfaat. Inilah yang sedang kami validasi datanya agar kebutuhan SPPG yang pasti dapat segera ditentukan," kata Sony.

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 106 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berdiri di wilayah tersebut tanpa menggunakan dana APBN.

Sony menegaskan seluruh SPPG yang beroperasi sejak Januari 2025 merupakan hasil kolaborasi dan investasi murni dari masyarakat.

"Belum ada satupun SPPG yang dibangun menggunakan APBN yang operasional di Bangka Belitung. Seluruhnya adalah investasi dari masyarakat," ujar Sony.

Meski demikian, pemerintah pusat ditargetkan akan mulai mengoperasikan satuan pelayanan resmi dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan guna memperkuat jangkauan program.

Selain itu, BGN tengah melakukan sinkronisasi data lintas kementerian untuk memastikan jumlah pasti penerima manfaat. Langkah ini melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Gubernur Babel, diwakili Asisten I, Tarmin mengatakan, Program MBG ini adalah langkah strategi untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Agar berdampak maksimal, program ini harus dijalankan secara terpadu dan berkelanjutan.

Ia menambahkan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) merupakan ujung tombak lapangan. Peran pengawas, tenaga lapangan, dan mitra sangat krusial dalam memastikan program berjalan sesuai rencana.

“Melalui rapat konsolidasi ini, kita perlu menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara pemerintah, Badan Gizi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan. Selain kolaborasi, aspek pengawasan dan akuntabilitas harus dijaga ketat. Setiap tahapan harus dapat dipertanggungjawabkan agar program tetap tepat sasaran dan berkualitas,” kata Tarmin.

Ia mengajak seluruh pihak menjadikan program ini sebagai gerakan bersama. Dengan komitmen yang kuat, ia yakin program ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta menyiapkan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing.

“Semoga ikhtiar ini membantu menyiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas, sebagai kunci menuju daerah yang maju dan berdaya saing,” ucapnya.