KBRN, Sumenep: Sampai saat ini, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di sejumlah daerah di Madura, Jawa Timur, masih belum terisinya posisi kepala definitif.

Seperti yang terjadi di Kabupaten Sumenep dan Bangkalan, yang patut menjadi perhatian serius. Di Kabupaten Sumenep, tercatat dua OPD masih belum memiliki pimpinan definitif, sementara di Kabupaten Bangkalan, kondisi lebih memprihatinkan dengan tujuh OPD yang masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kondisi ini tentu menimbulkan sejumlah persoalan yang dapat berdampak langsung pada kinerja pemerintahan daerah. Tanpa pimpinan definitif, kebijakan strategis dalam OPD cenderung tidak maksimal.

Seorang Plt umumnya memiliki kewenangan terbatas dan tidak sekuat pejabat definitif dalam pengambilan keputusan penting. Hal ini bisa memperlambat proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja, mengganggu kesinambungan layanan publik, dan bahkan menyebabkan ketidakpastian birokrasi di internal OPD itu sendiri.

Selain itu, kekosongan jabatan tersebut bisa menimbulkan kesan bahwa kepala daerah tidak serius dalam menata birokrasi dan memperkuat sistem pemerintahan. Padahal, keberadaan pimpinan definitif sangat menentukan arah kebijakan dan efisiensi pelayanan publik.

Solusi yang perlu segera diambil oleh kepala daerah adalah mempercepat proses seleksi dan pelantikan pejabat definitif dengan mengedepankan prinsip transparansi, kompetensi, dan integritas.

Jika proses tersebut lambat karena pertimbangan politik atau birokrasi, maka kepala daerah harus berani mengambil langkah tegas demi kepentingan publik yang lebih luas. Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem rotasi dan promosi jabatan juga perlu dilakukan agar tidak terjadi stagnasi dalam tubuh pemerintahan.

Pengisian jabatan strategis secara tepat dan cepat akan menjadi indikator utama keseriusan daerah dalam membangun pemerintahan yang efektif, responsif, dan berdaya saing.

Kita tunggu saja, apakah pengisian pimpinan definitif pada sejumlah OPD segera dilakukan, atau harus menunggu yang tidak tahu kapan terlaksana.