Bappeda Sumenep Dorong Pengentasan Kemiskinan Berbasis Potensi Wilayah

RRI.CO.ID, Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan melalui pendekatan berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan tersebut diarahkan agar penanganan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.

Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan, karakteristik geografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam membutuhkan intervensi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah.

Hal itu dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat di Ruang Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, Selasa 15 September 2026 kemarin.

Menurut Arif, terdapat tiga fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta menangani wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.

“Penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Intervensi harus menyentuh akar persoalan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan pendekatan berbasis wilayah,” kata Arif, Kamis 17 September 2026.

Berdasarkan data 2025, persentase penduduk miskin di Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa. Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya, dengan jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 7.940 jiwa.

Arif menyebut, penurunan angka kemiskinan perlu diikuti dengan penguatan program yang mampu meningkatkan produktivitas dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Pemerintah daerah, lanjutnya, mendorong kolaborasi lintas sektor melalui Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL). Program tersebut melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM hingga pemberdayaan masyarakat.

Sejumlah intervensi juga telah dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, antara lain melalui Universal Health Coverage (UHC), bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan pangan dan perlindungan bagi pekerja rentan.

Sementara untuk meningkatkan pendapatan, pemerintah mendorong pengembangan pertanian, perikanan dan UMKM, yang diperkuat dengan pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya.

FGD tersebut turut membahas kajian spasial, pengelompokan wilayah kemiskinan, model pengembangan ekonomi serta pendekatan sosial dan budaya masyarakat Madura.