RRI.CO.ID, Sumenep - Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumenep meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setiap program yang telah disepakati diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Sumenep, Mirza Khomaini Hamid, mengatakan keberhasilan kebijakan anggaran tidak hanya ditentukan pada tahap penyusunan, tetapi juga pada pelaksanaan program secara konsisten dan tepat sasaran.
“Tahapan yang telah disepakati harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” kata Mirza, Selasa 25 Agustus 2026.
Menurutnya, perangkat daerah sebagai pelaksana program perlu memastikan seluruh tahapan kegiatan berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku. Penyesuaian maupun pengalokasian anggaran juga harus diarahkan pada kebutuhan prioritas daerah.
Dalam hasil pembahasan, anggaran belanja daerah Sumenep pada Perubahan APBD 2026 ditetapkan sekitar Rp2,61 triliun, setelah mengalami pengurangan sekitar Rp42,35 miliar dari anggaran awal.
Sementara itu, sisi penerimaan pembiayaan meningkat dari sekitar Rp187,44 miliar menjadi sekitar Rp317,03 miliar. Setelah memperhitungkan struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sisa pembiayaan anggaran ditetapkan nol.
Mirza menegaskan, pelaksanaan anggaran perlu memperhatikan kualitas hasil dari setiap program, bukan semata-mata mengejar tingkat penyerapan anggaran.
“Pelaksanaan anggaran hendaknya tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat,” ujarnya.
Badan Anggaran DPRD Sumenep berharap pemerintah daerah dapat menjalankan Perubahan APBD 2026 secara efektif, terukur, transparan, dan sesuai ketentuan, sehingga kebijakan anggaran benar-benar mendukung kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.t.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....