Wakil Bupati Sumenep: Peningkatan PAD Harus Didukung Pengawasan

RRI.CO.ID Sumenep -Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD harus disertai dengan pengawasan dan pembahasan yang kritis, agar kebijakan yang diambil tetap sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, mengatakan berbagai masukan dan kritik yang disampaikan dalam pembahasan perubahan APBD merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan pemerintah daerah berjalan sesuai kondisi di lapangan.

Menurutnya, setiap catatan yang dinilai belum sesuai dapat dibahas bersama dalam tahapan pembahasan antara legislatif dan eksekutif.

"Kalau memang itu tidak benar, mari kita bicarakan bersama pada waktu pembahasan. Kita sesuaikan dengan apa yang menjadi pemikiran daripada anggota DPRD," ujar Imam Hasyim.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sumenep berkomitmen membangun sinergi dengan DPRD dalam menjalankan pemerintahan, termasuk dalam pembahasan kebijakan anggaran.

Wabub menyebut peningkatan PAD yang tercatat pemerintah daerah merupakan hasil dari sejumlah sektor, di antaranya distribusi, pajak, serta aktivitas usaha dan bisnis di daerah.

Ia menjelaskan, peningkatan tersebut perlu dilihat berdasarkan realisasi dan kondisi faktual, bukan semata-mata sebagai angka dalam dokumen anggaran.

"Jadi, peningkatan PAD itu sebenarnya sudah jelas, dari faktor distribusi, pajak, bisnis, dan sebagainya. Ini patut kita syukuri bersama karena peningkatan itu sesuai dengan kenyataan," katanya.

Pemerintah daerah, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan PAD melalui optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang sah, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat, sehingga kebijakan perubahan APBD maupun program pembangunan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Sumenep.