BPS Sumenep Tegaskan Pelaksanaan Sensus 2026 Tidak Ada Hubungannya Dengan Pajak

RRI.CO.ID, Sumenep - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 tidak memiliki keterkaitan dengan penarikan pajak. Masyarakat maupun pelaku usaha diminta tidak ragu memberikan informasi kepada petugas sensus karena seluruh data dijamin kerahasiaannya.

Kepala BPS Kabupaten Sumenep, Handoyo Wijoyo, mengatakan masih ada anggapan di masyarakat bahwa data yang dikumpulkan melalui sensus akan digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Menurutnya, persepsi tersebut tidak benar karena tugas BPS hanya mengumpulkan dan mengolah data statistik.

"Kami pastikan sensus ini tidak ada kaitannya dengan pajak. BPS hanya menggali data, memvalidasi, mengolah, kemudian menyerahkan hasilnya kepada pemerintah dalam bentuk data statistik," kata Handoyo, Sabtu 11 Juli 2026

Ia menjelaskan, data yang diserahkan kepada pemerintah bukan berupa identitas maupun informasi usaha secara individual. Seluruh hasil pendataan dipublikasikan dalam bentuk statistik agregat, seperti rata-rata, persentase, dan jumlah berdasarkan sektor usaha.

"BPS tidak pernah menyampaikan data per usaha atau per keluarga. Publikasi kami hanya berupa rata-rata, persentase, atau jumlah. Kerahasiaan responden dijamin oleh Undang-Undang Statistik," ujarnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, BPS juga menempatkan petugas sensus yang berasal dari desa setempat sehingga lebih mudah dikenali oleh warga.

"Minimal ada satu atau dua petugas yang berasal dari desa tersebut. Dengan begitu masyarakat lebih mengenal petugas dan proses pendataan dapat berjalan lebih lancar," katanya.

Handoyo menambahkan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 juga mendapat dukungan dari pemerintah desa. Menurutnya, para kepala desa memahami bahwa pendataan langsung di lapangan akan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan.