RRI.CO.ID, Sumenep - Proses pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Sumenep masih menunggu rekomendasi terkait perubahan status lahan yang akan digunakan. Pemerintah Kabupaten Sumenep memastikan tahapan koordinasi dengan sejumlah instansi telah dilakukan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, mengatakan proses penyelesaian administrasi lahan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), karena program tersebut merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Prosesnya memang tidak hanya melibatkan satu instansi. Ada ATR/BPN dan beberapa lembaga lainnya karena ini merupakan Proyek Strategis Nasional," kata Chainur Rasyid, Selasa 7 Juli 2026.

Ia menjelaskan, rapat koordinasi bersama instansi terkait telah beberapa kali dilaksanakan. Saat ini, proses tinggal menunggu rekomendasi untuk perubahan status lahan.

"Koordinasi dengan ATR/BPN sudah dilakukan. Sekarang tinggal menunggu rekomendasi," ujarnya.

Menurut Chainur, lahan yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan masih masuk dalam kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Karena itu, sebelum pembangunan dapat dimulai, lahan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi untuk dikeluarkan dari status perlindungan.

"Yang kami tangani adalah proses administrasi lahannya. Saat ini masih menunggu rekomendasi agar lahan tersebut bisa dikeluarkan dari kategori Lahan Sawah Dilindungi," katanya.

Ia menambahkan, setelah proses administrasi lahan selesai, tahapan pembangunan fisik bukan lagi menjadi kewenangan DKPP. Pelaksanaan pembangunan akan ditangani oleh Dinas Sosial sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap program Sekolah Rakyat.

"Kalau pembangunan fisiknya menjadi kewenangan Dinas Sosial. DKPP hanya menangani aspek yang berkaitan dengan status lahan," ujarnya.

Meski belum dapat memastikan kapan pembangunan dimulai, Chainur memastikan seluruh pihak terkait terus melakukan koordinasi agar proses administrasi segera tuntas.

"Kami sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi. Harapannya rekomendasi segera terbit sehingga tahapan berikutnya dapat dilaksanakan," ucapnya.