RRI.CO.ID, Sumenep - Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan melalui penyampaian pengaduan, informasi, maupun masukan yang konstruktif.

Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumenep, Didik Nur Wahyudi, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan masyarakat akan diproses sesuai prosedur yang berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip profesionalisme dan objektivitas.

"Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Semua laporan akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku," kata Didik, Jumat 12 Juni 2026.

Ia menjelaskan, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat pengawas internal pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Karena itu, Inspektorat terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar setiap informasi yang diterima dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Didik menegaskan, pengawasan yang efektif akan membantu pemerintah daerah memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

"Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang baik. Masukan dan pengaduan yang disampaikan menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan," ujarnya.

Selain memperkuat pengawasan internal, Inspektorat juga terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dengan mengedepankan keterbukaan informasi dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Melalui semangat pelayanan yang profesional dan responsif, Inspektorat Kabupaten Sumenep berharap dapat terus menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

"Kepercayaan publik harus dijaga dengan kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucapnya.