RRI.CO.ID, Sumenep – Sejumlah pisisi strategis di lingkungan Pemkab Sumenep, setingkat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama hingga saat ini masih kosong. Komisi I DPRD Sumenep meminta Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo segera mengisi sejumlah jabatan kosong tersebut.

Posisi yang kosong itu meliputi Inspektur Inspektorat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub), serta jabatan Asisten Administrasi Umum. Saat ini, Pimpijan Satian Kerja diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

”Membiarkan jabatan kosong, apalagi setingkat kepala OPD ini kurang strategis juga. Memang saat ini ada Plt, tapi tentu tidak akan maksimal, sebab PLT ini kan punya jabatan utama, memimpin OPD juga,” kata Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, Sabtu 30 Mei 2026.

Hairul meminta pemerintah daerah segera mengisi posisi yang masih kosong agar kinerja birokrasi dan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Langkah tersebut penting demi menjaga efektivitas roda pemerintahan.

Ia menilai, jabatan pimpinan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) tidak seharusnya terlalu lama diisi oleh pelaksana tugas (Plt). Sebab, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil keputusan strategis.

“Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan memengaruhi percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah maupun pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPRD asal daerah Pemilihan (Dapil) Sumenepl 4 ini menegaskan, keberadaan pejabat definitif sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas organisasi di masing-masing OPD. Dengan adanya pimpinan definitif, program pembangunan dinilai dapat berjalan lebih maksimal sesuai target yang telah ditetapkan.

“Pejabat definitif memiliki ruang gerak lebih luas dalam menentukan kebijakan, melakukan evaluasi program, hingga mengambil keputusan penting di lingkup organisasi yang dipimpinnya,” tegasnya.

Hairul berharap proses pengisian jabatan tersebut segera dituntaskan demi menjaga stabilitas pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Tentunya juga agar pejabat yang ditunjuk itu memiliki kapasitas dan kompetensi dalam jabatan yang diembannya nanti, sehingga kinerja pemerintah dan pelayanan publik bisa maksimal,” pinta Mantan Ketua Kamar Dagang dan Industri Sumenep ini.